Hindari Sentimen Negatif Harga CPO, Pemerintah Diminta Optimalkan Produk Turunan Kelapa Sawit

PEKANBARU - Minyak kelapa sawit merupakan produk yang memiliki turunan atau olahan yang beragam. Sayangnya, selama ini Indonesia khususnya Riau masih menggantungkan nasib pada ekspor crude palm oil (CPO) yang bernilai rendah dengan harga yang berfluktuatif.

''Kita berharap pemerintah khususnya Riau mulai melirik produk olahan sawit. Ada 132 produk olahan berbahan CPO yang akan memberi nilai tambah bagi daerah, dan juga akan menyerap pasar kerja yang luar biasa,'' ujar Anggota Komisi II DPRD Riau H Sugianto SH kepada GoRiau.com, Kamis, (15/3/2018).

Riau sebagai penghasil tandan buah segar (TBS) yang sangat besar, seharusnya mempelopori dan mendorong tumbuhnya industri-industri turunan kelapa sawit.

"Ada 132 produk yang bisa diturunkan dari kelapa sawit, tinggal bagaimana pemerintah pusat mendorong industri - industri itu membuat pabrik untuk mengolah menjadi produk turunan, sehingga tidak ketergantungan dari ekspor lagi," paparnya.

Salah satu upaya mendorong ke arah itu adalah, pemerintah membuat regulasi dan mempermudah perizinan membuat produk - produk turunan itu.

Terkhusus di Provinsi Riau yang terkenal dengan perkebunan sawitnya, Sugianto menghimbau agar pemerintah mampu menjembatani usaha pembuatan energi terbarukan dari limbah sawit dengan bekerja sama Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) seperti PLN dan Pertamina. Dikarenakan limbah sawit ternyata dapat diolah menghasilkan energi listrik dan biodiesel.

"Kalau kita di DPRD Riau, sekarang ini sangat mengharapkan agar pemerintah daerah ini menjembatani membuat energi terbarukan dari limbah sawit. Bekerja sama dengan PLN untuk memenuhi kebutuhan listrik kita di Riau, itu yang paling utama dulu karena sampai sekarang gagasan itu belum tersentuh," jelasnya.

"Kemudian bisa juga bekerja sama dengan pertamina untuk membuat biodiesel. Banyak sekali yang bisa diolah dari sawit ini, seperti cangkangnya yang sangat dibutuhkan negara Jepang, ada kernelnya juga dan sebagainya, tinggal bagaimana pemerintah mengolah ini untuk menjadi solusi," paparnya lagi. ***