Cagub Nomor Empat Sebut Rumah Layak Huni Bisa Serap Puluhan Ribu Tenaga Kerja

PELALAWAN - Cagub Riau nomor empat Arsyadjuliandi Rachman berjanji akan melanjutkan program  pembangunan rumah layak huni pada periode kedua kepemimpinannya 2019 - 2024. 

Hal tersebut disampaikan Andi Rachman saat kampanye dialogis di Kelurahan Ukui, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Senin, (19/4/2018).

"Di Ukui ini kalau tidak salah saya dapat 20 rumah layak huni ya. Alhamdulillah. Semoga tahun selanjutnya, lebih banyak warga yang tidak mampu punya rumah,. Tidak hanya di Ukui, tapi di seluruh Riau," ujarnya.

Sebagai inkamben, program ini sudah dijalankannya sejak 2017 lalu. Tiap tahun, rumah layak huni yang dibangun 2.000 unit . Targetnya hingga 2019 masa pemerintahannya periode pertama akan diselesaikan 6.000 unit rumah.

Jika kembali terpilih, Andi Rachman dan Suyatno akan lengsung tancap gas dan menaikkan target menjadi 3.000 unit rumah layak huni untuk rakyat miskin per tahun. Sehingga dalam waktu lima tahun periode kedua akan membangun 15 ribu unit rumah layak huni untuk rakyat miskin dan kurang mampu. Jadi, hingga 2024, ada sekitar 21 ribu rumah layak huni yang akan dibangun.

Pihaknya, tetap melibatkan pemerintah kabupaten/kota hingga ke level RT dan RW dalam hal rekomendasi warga miskin dan kurang mampu yang bakal mendapat bantuan rumah layak huni.

"Tetap ada verifikasi terkait warga yang akan mendapat rumah layak huni ini. Jangan sampai ada warga mengaku miskin dan tidak mampu tapi punya motor kreditan. Karena pasti yang diutamakan yang lebih tidak mampu," ujarnya.

Rumah layak huni ini tidak hanya membantu warga miskin mendapat tempat tinggal. Tapi juga menyerap ribuan tenaga kerja.

Melalui program ini, setiap desa ada kelompok masyarakat yang akan melaksanakan dan membangun rumah layak huni.

Setiap rumah dikerjakan dan dibangun paling tidak oleh empat orang warga untuk waktu tiga bulan. Kalau ada 21 ribu rumah, artinya program ini bisa menyerap 84 ribu tenaga kerja di desa desa hingga 2024 nanti.

"Jadi program ini dari masyarakat untuk masyarakat. Pemerintah yang menyediakan anggaran dan pendampingan," ujarnya. (rls)