Soal Plt Sekda Kuansing, Sekdaprov Riau: Jangan Ada Unsur Pelanggaran

PEKANBARU - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Ahmad Hijazi angkat bicara soal masa jabatan Muharlius sebagai Pelaksana tugas (Plt) Sekda Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) yang sudah melebihi jangka waktu sesuai ketentuan peraturan pemerintah.

"Ini juga jadi pemikiran kami. Kalau masa jabatannya enam bulan ya enam bulan. Bupati Kuansing harus memperhatikan hal-hal ini, supaya jangan ada unsur-unsur pelanggaran," tegas Sekdaprov Riau, Ahmad Hijazi kepada GoRiau.com di Kantor Gubernur Riau, Rabu (21/3/2018) sore.

Ia pun akan memanggil Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau untuk mengetahui informasi terkait assessment Sekdakab Kuansing yang sempat dilaksanakan pertengahan 2017 lalu.

"Saya akan panggil BKD dulu lah, bagaimana evaluasinya. Hasilnya akan kami sampaikan ke Mendagri," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi A DPRD Kuansing Musliadi menilai Bupati Mursini telah melanggar aturan lantaran kedudukan Plt Sekdakab Kuansing Muharlius dinilai cacat hukum.

"Bupati jangan kangkangi Perpres. Muharlius sudah cacat hukum, baca tu Perpres. Dalam Perpres dinyatakan bahwa penjabat Sekda paling lama enam bulan," ujar pria yang akrab disapa Cak Mus ini.

Lebih lanjut, Cak Mus mengatakan dalam Perpres nomor 3 tahun 2018 dinyatakan bahwa penjabat Sekda paling lama enam bulan dalam hal Sekda tidak bisa menjalankan tugas dan paling lama tiga bulan dalam hal terjadi kekosongan Sekda. Semua itu diatur dalam Pasal 5 Ayat 3.

"Ini sudah satu tahun lebih. Apa lagi alasan bupati mempertahankan Muharlius sebagai Plt Sekda, padahal asessment sudah dilaksanakan pertengahan 2017 silam. Apa tak ada orang Kuansing ini tahu aturan, pemerintahan macam apa ini," ujar Cak Mus.

Cak Mus kembali mengingatkan Mursini akan visi misinya yang mengusung perubahan. Karena itu, ia menyarankan agar segera mencopot Muharlius dan melantik Sekda definitif. Menurutnya, tak ada dasar hukum DPRD melayani Muharlius sebagai Plt Sekda karena cacat hukum.

"Kita takut, kalau melayani beliau, tentu semuanya cacat hukum. Kalau mengacu ke Perpres tersebut, tak ada alasan saudara bupati memperpanjang Muharlius sebagai Plt Sekda," tegas Cak Mus.

Sebagai Ketua Komisi A, Cak Mus akan mendorong supaya Ketua DPRD Kuansing melaporkan ke Gubernur Riau, Mendagri dan KASN. "Supaya, pemerintah pusat meluruskan jalan Pemkab Kuansing ini. Agar bupati tidak salah dalam mengambil kebijakan."

"Sekali lagi saya tegaskan, semua produk yang dibuat oleh saudara Muharlius cacat hukum. Karena itu, bupati harus segera melantik Sekda definitif," pungkas Cak Mus. ***