Meski Punya Tanggungjawab Besar, Ternyata Gaji Guru Honor di Kampar Rata-rata Rp500 Ribu Perbulan

BANGKINANG - Punya negeri yang makmur, sumberdaya alam yang besar, pendapatan yang luar biasa, bukan jaminan akan selaras dengan kesejahteraan warganya. Seperti yang dialami para guru honor di Kampar, Riau.

Meski Riau merupakan daerah yang kaya sementara Kabupaten Kampar punya APBD besar, guru honor di daerah ini hanya menerima gaji sekitar Rp500 ribu perbulan. Bahkan ada guru honor yang digaji Rp250 ribu sebulan.

Kondisi ini terungkap saat hearing anggota DPRD Kampar dengan rausan guru honor, Senin (9/4/2018). Hearing dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPRD Kampar Iib Nursaleh dan dihadiri Ketua DPRD Kampar Ahmad Fikri serta anggota Komisi II Hendra Yani, Firman Wahyudi dan anggota Komisi I Syahrul Aidi Maazat. Hadir pula dalam hearing ini Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar Santoso bersama sejumlah staf.

Pada pertemuan ini beberapa perwakilan guru dan tenaga teknis menyampaikan keluh kesah mereka selama menjadi tenaga honorer.

Koordinator Forum Honorer K2 Kampar Rosmaniar mengungkapkan, saat ini ada 625 orang guru berstatus honorer K2 di Kabupaten Kampar.

Kedatangan mereka ke gedung wakil rakyat adalah meminta kejelasan dan keadilan atas nasib mereka yang tak kunjung diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). "Kami berjuang mengabdi kepada negara sudah belasan tahun bahkan sampai puluhan tahun. Sebagian hanya digaji Rp500 ribu sebulan, padahal setiap hari mengabdi," katanya.

Ia juga mengungkapkan kebobrokan dalam pengangkatan tenaga honorer K2 sebelumnya. "Lama kami sabar menunggu kapan realisasi janji pemerintah, sementara mereka yang tak berjuang telah lebih dulu mengecap nikmatnya menjadi PNS," ungkap Rosmaniar.

Menurutnya, sudah selayaknya mereka menuntut dan meminta keadilan karena ratusan guru sudah memberikan apa yang diminta oleh negara. "Memang untuk PNS harga mati. Itu yang kami minta," ucapnya disambut teriakan dan tepuk tangan ratusan honorer.

Meski banyak suara yang menyampaikan jika Pemkab Kampar tidak menanggapi permintaan para honorer maka sebaiknya langsung menyampaikan aspirasi ke pemerintah pusat, namun Forum Honorer K2 bertekad tetap akan melalui prosedur.

"Kami tak ingin dibilang membelakangi pemerintah kita. Pemkab Kampar perjuangkan kami. Kami dengar di Probolinggo karena giatnya perjuangan Pemkab, sudah membuahkan hasil," bebernya.

Tenaga honorer lainnya Jamal Wahdi, teknisi di SMPN 1 Tapung mengungkapkan, telah belasan tahun ia dan tenaga teknisi lainnya hanya menerima honor Rp250 ribu sebulan.

Sementara itu, salah seorang guru honorer, Muslim mendesak pemerintah pusat mengangkat tenaga honorer menjadi ASN tanpa memandang batasan usia sebab banyak diantara tenaga honorer yang betul-betul mengabdi hingga puluhan tahun.

"Segera tandatangani revisi Undang-undang ASN untuk dapat disahkan menjadi undang-undang," katanya.

Ia juga membeberkan nasib keluarga para honorer karena banyak diantara mereka yang memiliki penghasilan pas-pasan tidak bisa menyekolahkan anaknya hingga jenjang perguruan tinggi.

"Kami selalu meratap dan mengeluarkan air mata. Saya selalu meminjam, termasuk kepada Pak Sofyan (pejabat di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kampar, red)," ucap bapak berusia 55 tahun ini yang sudah mengabdi mulai tahun 2003.

Tenaga honorer lainnya asal XIII Koto Kampar Muhammad Najuan dalam kesempatan ini membeberkan kecurangan dalam pengangkatan PNS dari tenaga honorer sebelumnya yang merugikan tenaga honorer yang benar-benar honorer dan bekerja. Ia tidak ingin sistem penerimaan dan kebobrokan permainan ini terulang kembali.

Ia juga minta pengakuan secara legalitas tenaga honorer dari Pemkab Kampar agar kelak tidak ada lagi tenaga honorer siluman atau bodong yang menyusup saat proses pengangkatan.

"Kami tak ingin menjadi korban kedua kali. Karena ini sangat memprihatinkan. Gak usah saya sampaikan karena saya tahu permainannya. Saya korban K2 tahun 2013," beber Najuan. ***