Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Pergub Zona Bebas Air Tanah di Jakarta Tidak Maksimal
Umum
23 jam yang lalu
Pergub Zona Bebas Air Tanah di Jakarta Tidak Maksimal
2
Prakiraan Cuaca BMKG: Hujan Ringan Bakal Guyur Jabodetabek Hari Ini
Metropolitan
14 jam yang lalu
Prakiraan Cuaca BMKG: Hujan Ringan Bakal Guyur Jabodetabek Hari Ini
3
120 Anggota DPR RI Resmi Ajukan Hak Menyatakan Pendapat, Status Wapres Gibran Diujung Tanduk
Umum
5 jam yang lalu
120 Anggota DPR RI Resmi Ajukan Hak Menyatakan Pendapat, Status Wapres Gibran Diujung Tanduk
4
Bantah Konflik Kepentingan Pejabat, RANS Buka Suara Soal Kontrak Rp14,6 Miliar
Umum
6 jam yang lalu
Bantah Konflik Kepentingan Pejabat, RANS Buka Suara Soal Kontrak Rp14,6 Miliar
5
Wapres Gibran Didesak Mundur Lewat Hak Menyatakan Pendapat Buntut Sengketa Ijazah
Umum
7 jam yang lalu
Wapres Gibran Didesak Mundur Lewat Hak Menyatakan Pendapat Buntut Sengketa Ijazah
6
Jual e-KTP dan Ijazah via Media Sosial, Sindikat Pemalsu Dokumen di Koja Akhirnya Tumbang
Umum
5 jam yang lalu
Jual e-KTP dan Ijazah via Media Sosial, Sindikat Pemalsu Dokumen di Koja Akhirnya Tumbang
Home  /  Berita  /  Riau

Ingat! Proyek Dana Desa Harus Swakelola

Ingat! Proyek Dana Desa Harus Swakelola
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) RI, Eko Putro Sandjojo.
Rabu, 25 April 2018 11:00 WIB
Penulis: Ratna Sari Dewi
PEKANBARU - Dana desa harus dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Khusus pelaksanaan pekerjaan fisik, proyek dana desa harus dilakukan secara swakelola dengan memberdayakan masyarakat desa setempat.

Demikian disampaikan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) RI, Eko Putro Sandjojo usai membuka secara langsung Rembug Desa Regional Provinsi Riau di Hotel Mutiara Merdeka Pekanbaru, Rabu (25/4/2018).

Dalam arahannya, ia mengimbau supaya kepala desa (Kades) di Provinsi Riau bijak dalam menggunakan dana desa. Khususnya, diutamakan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sesuai permintaan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

"Jadi wajib, dana desa dilakukan swakelola tidak boleh pakai kontraktor. Kalau menggunakan kontraktor itu pelanggaran berat dan bisa terjerat hukum. Saya minta aparatur pemerintah dapat mengawasi dana desa. Gunakan sebaik-baiknya," kata Menteri Eko.

Ia mengatakan, bahwa 30 persen nilai dari pekerjaan pembangunan infrastruktur wajib digunakan untuk upah masyarakat, sehingga ada penghasilan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi bisa meningkat.

"Tujuan swakelola yaitu untuk memberdayakan dan membantu ekonomi masyarakat," tuturnya. ***

Kategori:Voli, Riau
wwwwww