Pakar Lingkungan Elviriadi Sarankan Pemprov Riau Tinjau Ulang Pembangunan Waduk Rokan Kiri

SELATPANJANG - Pakar Lingkungan DR Elviriadi merespon polemik pembangunan bendungan Rokan Kiri‎ di Lompatan Harimau, Rokan Hulu yang ramai mendapat penolakan warga. Ia menyarankan Pemprov Riau segera meninjau ulang pembangunan waduk tersebut.

"Saya pikir Pemprov Riau perlu meninjau rencana itu secara komprehensif. Lalu beri masukan ke pusat," kata aktivis Muhammadiyah itu ketika berbincang-bincang dengan GoRiau, Senin (30/4/2018).

Katanya lagi, banyak pihak menolak pembangunan waduk itu. Warga 4 desa di Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan, Walhi Riau dan mahasiswa di Pekanbaru dan Rohul telah menolak. Itu artinya Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) pembangunan proyek tersebut belum maksimal.

Ditambahkan Ketua Departemen Perubahan Iklim KAHMI Nasional itu, bendungan PLTA bakal merendam sekitar 6.000 ha dengan 8.000 jiwa harus direlokasi.

Untuk itu, setidaknya ada 3 hal yang perlu diperhatikan Pemerintah Daerah sebelum meresmikan pembangunan waduk Rokan Kiri.

Pertama, aspek sosial budaya dalam Amdal dan Konsep Pembangunan Berkelanjutan. Dengan tenggelamnya desa-desa berarti cagar budaya, tradisi dan tatanan sosial akan sirna. Harusnya ada Free, Prior, Informed and Consent (FPIC), artinya ada pemberitahuan dan kerelaan.

Kedua, arsitek waduk tersebut juga sedapat mungkin menerangkan sumber daerah tangkapan air dari hutan untuk stabilisasi permukaan air waduk. "Kita belajar dari PLTA Koto Panjang di Kabupaten Kampar. Sekarang kan daerah hulu sebagai sumber air terus ditebangi dan dirambah. Diikuti dengan sedimentasi, sehingga spill way (pintu air) harus diawasi ketat," ujar Elviriadi.

Ketiga, kata anak watan Kepulauan Meranti itu lagi, jika pembangunan waduk Rokan Kiri menghadapi resistensi (perlawanan) sengit dari mahasiswa dan masyarakat terdampak makin sengit, sebaiknya diadakan mediasi. Buatlah perundingan yang egaliter, kesepahaman yang bermartabat.

"Riau akan mundur kalau setiap mau membangun selalu ada korban pembangunan (victim of development)," pungkas Dosen Fapertapet UIN Suska Riau ini di akhir bincang-bincang. ***