Ini Dia, Sosok Amin Santono, Anggota DPR Fraksi Demokrat yang Diciduk KPK

JAKARTA - Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (4/5/2018) malam, mengamankan 9 orang.

Dimana salah satunya adalah anggota DPR RI dari fraksi Demokrat.

Dari informasi yang beredar, Anggota DPR dari Fraksi Demokrat tersebut diduga adalah Amin Santono yang membidangi Keuangan DPR.

Amin Santono disebut-sebut berasal dari Partai Demokrat dari Dapil Jawa Barat X.

Hingga Sabtu (5/5/2018), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih melakukan pemeriksaan terhadap 9 orang yang ditangkap KPK tadi malam.

Siapa Amin Santono?

Dikutip dari laman WikiDPR.org, Amin Santono berasal dari Partai Demokrat dari dapil Jawa Barat X.

Dia berasal dari Komisi XI membidangi Keuangan, Perencanaan Pembangunan, Perbankan. Amin Santono lahir di Kuningan, 25 April 1949.

Amin berhasil terpilih kembali menjadi Anggota DPR 2014-2019 dari Partai Demokrat untuk Dapil Jawa Barat X setelah memperoleh 23.948 suara.

Pada periode 2009-2014, Amin bertugas di Komisi XI DPR-RI yang membidangi keuangan, perbankan dan di Badan Anggaran (Banggar).

Amin Santono lulusan S1, Administrasi Niaga, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) YAPPAN, Jakarta (1998).

Amin Santono pernah dinominasikan sebagai salah satu calon bupati Kuningan (2003) oleh warga setempat tapi tidak jadi diambil.

Amin memulai secara aktif dalam keanggotaan di Partai Demokrat dengan menjabat sebagai Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat (2006).

Pada 2013, Partai Demokrat menominasikan Amin sebagai salah satu bakal calon bupati Kuningan yang diusung Demokrat, tapi Amin menyerahkan nominasi tersebut kepada orang lain dan lebih mmilih tetap di DPR.

Amin menjadi pelaku voting yang setuju kenaikan harga BBM (Maret 2012), dan kembali mengikuti instruksi Fraksi Demokrat untuk setuju kenaikan harga BBM dalam voting APBNP 2013 (Juni 2013).

Dia sempat diisukan dalam dugaan skandal asmara dengan sesama anggota DPR dari Fraksi Demokrat, tapi tidak terbukti.

Amin cukup sering mengikuti rapat-rapat Komisi XI membahas RAPBN/RAPBNP sebelum hasilnya dibawa ke Badan Anggaran untuk dirapatkan lagi, tapi tidak banyak melakukan interupsi atau penyampaian pendapat.

Amin intens hadir dalam rapat pembahasan RKAKL (Rancangan Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga) mitra Komisi XI (seperti kementerian keuangan).

Dalam 5 tahun berada di DPR, Amin tidak mengalami konflik internal dengan jajaran pimpinan fraksi Demokrat karena Amin selalu mematuhi instruksi fraksi/partai.***