Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Dengan Tema Mawar Hitam, Pameran Busana Migi Rihasalay Pukau Pengunjung Indonesia Fashion Week 2024
Umum
16 jam yang lalu
Dengan Tema Mawar Hitam, Pameran Busana Migi Rihasalay Pukau Pengunjung Indonesia Fashion Week 2024
2
Lawan Bali United, Thomas Doll Harapkan Pemain Persija Jakarta Bugar
Olahraga
15 jam yang lalu
Lawan Bali United, Thomas Doll Harapkan Pemain Persija Jakarta Bugar
3
Nova Arianto Panggil 36 Pemain untuk Seleksi Timnas U-16 Tahap Kedua
Olahraga
16 jam yang lalu
Nova Arianto Panggil 36 Pemain untuk Seleksi Timnas U-16 Tahap Kedua
4
Cinta Laura Tetap Produktif di Bulan Ramadan
Umum
17 jam yang lalu
Cinta Laura Tetap Produktif di Bulan Ramadan
5
Persis Solo Pantau Fisik Pemain Selama Ramadan
Olahraga
15 jam yang lalu
Persis Solo Pantau Fisik Pemain Selama Ramadan
6
Mahesa Jenar Terlecut Dukungan Panser Biru
Olahraga
16 jam yang lalu
Mahesa Jenar Terlecut Dukungan Panser Biru
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Ketua DPR Mengaku Prihatin dan Kecewa ada Anggota Terjaring OTT KPK

Ketua DPR Mengaku Prihatin dan Kecewa ada Anggota Terjaring OTT KPK
Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo. (Istimewa)
Sabtu, 05 Mei 2018 18:03 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, mengaku kecewa dan prihatin dengan kabar anggota DPR di OTT KPK.

"Sebagai pimpinan DPR, saya tentu prihatin adanya anggota DPR RI yang kembali terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Terlebih, saat ini DPR tengah berbenah diri untuk membangun citra dan kepercayaan masyarakat," ujar Bamsoet, Sabtu (5/5/2018) di Jakarta.

Bamsoet sadar, membangun citra DPR dengan mengajak 560 Anggotanya yang berasal dari latar belakang berbeda.

"Saya menyadari, memang tidak mudah mendorong 560 anggota DPR dari 10 partai politik dan berasal dari berbagai latar belakang untuk mengayunkan langkah bersama membangun citra dan menjaga marwah DPR," tandasnya.

Bamsoet juga berharap peristiwa tangkap tangan ini adalah yang terakhir.

"Jangan terulang lagi. Kita sedang berbenah diri dan menjaga agar partai-partai yang kini berada di senayan tetap terjaga elektoralnya menjelang pemilu 2019. Dan bisa tetap bertahan pada periode 2018-2024 mesti ambang batas bagi partai politik kini meningkat empat persen," urainya.

Seperti diketahui, saat Bamsoet dilantik menjadi pimpinan DPR yang baru. Ia sejak awal bertekad untuk segera mewujudkan DPR RI sebagai parlemen modern dan terpercaya, agar DPR RI tidak kalah dengan parlemen negara lain serta tertinggal perkembangan zaman.

Berbagai perbaikan terus dilakukan untuk menuju Parlemen Modern sesuai dengan perkembangan dan kondisi era milenial.

"Saya masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari KPK mengenai identitas resmi anggota DPR yang terkena OTT dan dugaan yang bersangkutan telah melakukan apa. Apakah terkait permainan anggaran atau ada hal lain," tegas Bamsoet.

Mengenai status keanggotaan yang bersangkutan kata Bamsoet, bolanya ada di Fraksi tempat ia bergabung. Iapun menyerahkan sepenuhnya kepada Fraksi untuk melakukan tindakan.

"Sekali lagi saya berharap ini merupakan OTT terakhir bagi anggota DPR," tegasnya lagi.

Politisi Partai Golkar ini juga berpesan, agar anggota DPR fokus menyelesaikan tugas-tugas kedewanan yang hanya tinggal satu tahun.

Seperti memperjuangkan anggaran untuk daerah pemilihan (Dapil) merupakan tugas bagi anggota DPR, sesuai dengan fungsi legislatif di bidang anggaran.

Tetapi, kata dia, anggotya tidak boleh menerima sesuatu dari anggaran yang diperjuangkan tersebut.

"Dalam pertemuan informal dengan para Ketua Fraksi di DPR, saya selalu mendorong agar setiap ketua fraksi mengingatkan anggotanya tidak melakukan perbuatan tercela. Membangun citra positif DPR tidaklah mudah. Mari bersama kita jaga amanah rakyat ini dengan bekerja sebaik-baiknya," tukasnya.

Sehingga kata dia, lembaga DPR bisa menjadi lebih berwibawa dan bermartabat. "Kita punya tugas besar mengawal demokrasi dan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan agar sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat," ujar Bamsoet.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI mendukung langkah KPK melakukan OTT untuk memberantas korupsi. "Hanya saja, KPK diminta juga mengedepankan upaya pencegahan," pungkasnya. ***

wwwwwwhttps://green.radenintan.ac.id/max/https://bkpsdm.tanahlautkab.go.id/galaxy/https://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/