Minimalisasi APM, DJOSS: Tiap Kecamatan Satu SMA/SMK

MEDAN - Pasangan Djarot Saiful Hidayat – Sihar Sitorus atau DJOSS menyiapkan program pemerataan pendidikan tingkat SMA/SMK se-derajat dengan penambahan gedung SMA/SMK per kecamatan, untuk meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) sekolah menengah.

Program ini menjawab pertanyaan pada segmen ketiga debat publik kedua Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara di Ballroom Hotel Adi Mulia, Medan, Sabtu (12/5/2018) malam.  Di mana, pertanyaan yang dibacakan pembawa acara Zilvia Iskandar, menyebutkan, APM Sekolah menengah di Sumut 2016 sebesar 65,5 persen.

Hal ini menunjukkan masih ada 34,5 persen penduduk yang belum menikmati pendidikan menengah. “Kami akan membangun satu kecamatan harus ada satu SMK atau satu SMA. Sehingga daya jangkau sekolah dengan siswa itu lebih dekat. Karena faktor transportasi, kadang menghambat anak-anak tidak mau sekolah. Sehingga mereka, anak-anak kita harus sekolah. Tidak boleh karena keterbatasan biaya mereka tidak sekolah, harus sekolah,” ungkap Djarot.

Katanya, alasan lain pembangunan sekolah tingkat SMA/SMK di tiap kecamatan se-Sumut ini juga agar tingkat perbandingan antara guru dan murid seimbang. “Sehingga rasio antara guru dan murid, itu bisa betul-betul ideal, yaitu 1 : 17. Tapi kalau tidak bisa, 1 : 20,” jelasnya.

Tak hanya itu, lanjutnya, paslon yang diusung PDI Perjuangan dan PPP itu yang sudah menyiapkan program Kartu Sumut Pintar juga menjanjikan beasiswa bagi siswa dari keluarga tak mampu, namun berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

“Kami juga akan mendorong anak-anak yang pintar, tapi tidak mampu bila diterima di perguruan tinggi, maka pemerintah akan memberikan beasiswa Rp 12 juta per tahun. Jaminan beasiswa tidak hanya strata satu, tetapi juga strata dua,” tegasnya.

“Inilah tugas kita untuk menjamin rakyat harus sekolah. Dengan adanya motivasi ini, kita harapkan mereka mau sekolah. Sehingga wajib belajar 12 tahun bisa kita selesaikan,” tambah Djarot.

Tak kalah penting, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menilai, kesejahteraan guru juga menjadi prioritas paslon yang mengusung tagline ‘Semua Urusan Mudah dan Transparan’ itu.

“Kita juga harus memberikan perhatian kepada guru-guru, terutama guru honorer, akan diberikan insentif. Termasuk guru-guru madrasah, supaya mereka juga terlibat untuk mengajak anak-anak kita agar sekolah,” pungkasnya. ***