Yudas Minta Masyarakat Mentawai tidak Ributkan KEK

PADANG - Bupati Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet meminta agar masyarakatnya tidak meributkan rencana  pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di daerah Taileleu, Kecamatan Siberut Barat, Kepulauan  Mentawai, Sumatera Barat.

''Kajian KEK sudah cukup diperhitungkan, termasuk tentang pembebasan lahan. Saat ini kita sudah bebaskan 2.533 hektar dari luas lahan 2.639 hektar, sisanya sekitar 86 ha masih proses negosiasi,'' kata Yudas di Padang, Senin (14/5/2018).

Secara prinsip kata Yudas, masalah lahan dan ganti rugi tidak perlu ditimpakan kepada investor lagi, karena di kawasan KEK juga ada anggota suku, dan ada aparat kecamatan yang bisa dibicarakan baik-baik dan bukan melalui demo untuk melakukan penolakan.

''Semua pihak seharusnya bisa berpikir struktural, kalau soal tanah suku itu persoalan internal di Mentawai, bisa tanya sama yang jual, kenapa kamu jual tanah? Harusnya begitu, bicarakan di tataran suku," kata Yudas.

Yudas tidak mengelak bila pembangunan KEK bisa juga menimbulkan dampak negatif, namun dampak negatif tersebut bisa diminimalisir apabila dibicarakan bersama, "dampak negatifnya pasti ada. makanya nanti di sana akan ada kantor Polres, Kodim dan juga Imigrasi. Selain itu, kita juga akan koordinasi dengan pemuka agama untuk meminimalisir dampak negatif itu," ujar Yudas

Setelah keluarnya Peraturan Presiden (Perpres), kawasan KEK juga akan dibangun kantor bersama layanan satu atap dan juga bangunan rumah ibadah yang diharapkan pembangunan akan menyerap tenaga kerja lokal.

"Semua tentu ada tahapannya, dan tidak bisa spontan termasuk masalah tranparansi soal KEK ini. Kalau ini sudah selesai, kita akan terbuka nanti. Saya berharap warganya bisa bersabar, tidak ribut ribut dulu. Mentawai butuhkan investor, kalau kita ribut bisa jadi mereka akan lari dan membatalkan investasi di Mentawai," pungkas Yudas. (ss)