Berhasil Capai Universal Health Coverage, Aceh Terima Penghargaan dari Presiden

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersilaturahim bersama peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Istana Negara Rabu (23/05). Peserta JKN-KIS sejumlah 131 orang tersebut merupakan perwakilan dari 92,4 juta peserta yang masuk dalam kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang ditanggung oleh APBN. Diantara peserta yang mendapat kesempatan silaturahim dengan Presiden adalah 3 peserta JKN-KIS asal Provinsi Aceh, Syukri, Wagini dan Haris.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden berdialog untuk memastikan Peserta JKN-KIS mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik sesuai dengan hak dan prosedur yang berlaku. Presiden juga memastikan Program JKN-KIS dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan sebagai wujud kehadiran Negara bagi penduduknya saat membutuhkan pelayanan kesehatan.

“Sudah banyak masyarakat yang merasakan manfaat dari kehadiran Program JKN-KIS. Hal ini terlihat dari total pemanfaatan pelayanan kesehatan dari tahun 2014 sampai dengan 2017 mencapai  640,2 juta pemanfaatan, atau jika dirata-rata pada tahun 2017 sebanyak 612.055 pemanfataan per hari kalender”, ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris.

Fachmi menambahkan, JKN-KIS juga dinilai mampu menghindarkan masyarakat dari risiko jatuh miskin akibat membayar biaya pelayanan kesehatan penyakit katastropik yang berbiaya tinggi. Berdasarkan hasil penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB UI tahun 2017, pada tahun 2016 Program JKN-KIS telah menyelamatkan 1,16 juta orang dari kemiskinan. Tak hanya itu, JKN-KIS juga telah melindungi 14,5 juta orang miskin dari kondisi kemiskinan yang lebih parah.

“Kalau dihitung-hitung, operasi jantung bisa habis ratusan juta rupiah. Biaya cuci darah sebulan bisa menghabiskan belasan juta. Biaya pengobatan penyandang thalassemia dan hemofilia bisa mencapai jutaan rupiah. Kita bisa dengar sendiri dari peserta yang diundang dalam acara ini, begitu banyak yang terbantu dan terlindungi karena komitmen pemerintah dalam implementasi Progran JKN-KIS”, terang Fachmi.

Pada kesempatan silaturahim dengan peserta JKN-KIS tersebut, Presiden juga menerima silaturahmi 124 Kepala Daerah yang berhasil mencapai Universal Health Coverage (UHC) di wilayah kerjanya. Presiden Jokowi menyerahkan penghargaan kepada kepala daerah yang berhasil mencapai Universal Health Coverage (UHC) di wilayah kerjanya. Penghargaan tersebut diberikan kepada 4 provinsi, 2 kabupaten, dan 2 kota, yaitu: 1. Provinsi DKI Jakarta; 2. Provinsi Papua Barat; 3. Provinsi Aceh; 4. Provinsi Gorontalo; 5. Kabupaten Badung; 6. Kabupaten Luwu Timur; 7. Kota Cirebon; dan 8. Kota Padang Panjang.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menjelaskan bahwa keberlangsungan Program JKN-KIS tidak akan terwujud apabila tidak didukung oleh seluruh pemangku kepentingan, khususnya peran besar dari pemerintah daerah. Melalui Inpres 08 tahun 2017, Presiden mendorong komitmen pemerintah daerah dalam hal penganggaran, pendaftaran masyarakat yang belum menjadi peserta JKN-KIS, menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, memastikan Badan Usaha di daerah telah patuh mendaftarkan karyawan dan membayar iuran rutin, serta penegakan kepatuhan berupa sanksi administratif.

Peran serta dan sinergi dengan Pemerintah Daerah telah diinisiasi sejak awal pelaksanaan Program JKN-KIS di tahun 2014, melalui integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Program JKN-KIS. Per 1 Mei 2018, 493 Kabupaten/Kota telah mengintegrasikan Jamkesdanya ke dalam Program JKN-KIS, dengan total peserta sebanyak  25.135.748 jiwa. Tercatat 4 Provinsi diantaranya Provinsi Aceh, 28 Kota dan 92 Kabupaten sudah lebih dulu mencapai UHC di Tahun 2018.

“Kami sangat berterima kasih kepada Pemda yang sudah mendorong UHC di daerah masing-masing dan kami harapkan seluruh Pemda dapat melakukan hal serupa. Kami harapkan, keberhasilan 4 Provinsi dan 120 Kabupaten/Kota dapat menularkan semangat menuju cakupan kesehatan semesta dan mewujudkan cita-cita bangsa. Di samping itu upaya ini merupakan wujud sikap gotong royong, yang harus kita pupuk dan pertahankan karena merupakan falsafah kehidupan berbangsa Indonesia”, ujar Fachmi. (rls)