Perjalanan Dinas Luar Daerah DPRK Dituding Tak Berdampak Positif Bagi Masyarakat

KUTACANE - Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Lembaga anti korupsi (Lankar) Aceh Tenggara menuding sebahagian besar perjalanan dinas luar daerah anggota DPRK Aceh Tenggara dirasakan tak berdampak positif bagi kepentingan masyarakat luas di Agara.

Padahal anggaran yang digelontorkan untuk perjalanan dinas luar daerah bagi anggota DPRK Agara itu sangat fantastis hingga miliaran rupiah setiap tahunnya.

''Bahkan hampir beberapa pekan ada saja anggota dewan yang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah. Sementara, hasil dari perjalanan dinas itu belum signfikan bagi kepentingan masyarakat,'' kata ketua LSM Lankar Nawi Sekedang kepada GoAceh Kamis (24/5/2018).

Ditegaskan Nawi, dinas luar para wakil rakyat pada prinsipnya harus merujuk pada kepentingan publik/masyarakat yang bersifat urgen. Namun, penelusuran dan amatan yang ada, kunjungan tersebut justru berbanding terbalik pada kinerja dewan.

''Sebab dikhwatirkan perjalanan dinas tersebut hanya sekedar jalan-jalan atau pelisiran menggunakan uang rakyat dengan menginap di beberapa hotel di kota besar. Bahkan ironisnya, ada indikasi daerah tujuan ditentukan sendiri oleh angota dewan bersangkutan. Semakin jauh daerah tujuan tentu akan semakin besar anggarannya,'' jelas pegiat LSM itu.

Maraknya perjalanan dinas dewan, lanjut dia, juga berpengaruh terhadap agenda pembahasan di DPRD. Kerap kali gedung yang katanya rumah wakil rakyat itu sepi dan tak ada dewan jika pun ada karena sesuatu agenda," tukas Nawi.

Diharapkan kedepan pengawasan penggunaan anggaran dewan harus diperketat, termasuk pelampiran berita acara hasil perjalanan dinas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Kunjungan keluar daerah jangan dipertanggungjawabkan hanya dengan bill hotel, tiket pesawat atau lainnya. Pengawasan melekat diharapkan dapat mencegah adanya tindak pidana korupsi di lingkungan wakil rakyat tersebut.

''Apalagi polemik perjalanan dinas di DPRK Aceh Tenggara telah menuai masalah hukum pada tahun 2014-2015 dan kini telah diproses hukum,'' pungkas Nawi.

Secara terpisah Sekwan DPRK Agara Wahyuddin Pelis dihubungi GoAceh via selulernya Kamis (24/5) mengatakan, memang daerah tujuan dalam perjalanan dinas luar daerah itu yang menentukannya anggota dewan tersebut, sebab itu haknya. Tetapi menyangkut hasil dari kunjungan kerja luar daerah itu sebaiknya tanyakan saja langsung kepada anggota dewan saja," ujar Wahyu singkat.

Sementara itu ketua DPRK Agara Irwandi Desky dihubungi beberapa kali via selulernya pada Kamis (24/5) Hp nya dalam keadaan tidak aktif. ***