Wagubsu Minta OPD Pemprovsu Berkoordinasi

MEDAN - Wakil Gubernur Sumatera Utara, Hj Nurhajizah Marpaung meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) jajarannya terus berkoordinasi dengan stakeholder tentang kesiapan pengamanan perayaan Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran. Diantaranya tentang kesiapan stok pangan, armada dan infrastruktur jalan pada saat Ramadhan dan Lebaran.

Hal itu disampaikan Wagubsu Nurhajizah ketika menghadiri Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Operasi Ketupat Toba 2018 dalam rangka kesiapan pengamanan Idul Fitri 1439 H/2018 M di wilayah Provinsi Sumatera Utara, Rabu (30/5/2018) di Aula Catur Prasetya, Lt IV Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Mapoldasu).

Menurut Nurhajizah, Operasi Ketupat Toba yang akan dilakukan Polda Sumut merupakan sesuatu langkah yang sangat baik dalam rangka pengamanan perayaan Idul Fitri dan harus didukung. Dinas Perhubungan Provsu diharapkan agar terus berkoordinasi untuk mengantisipasi lonjakan penumpang pada saat mudik Lebaran dan arus balik, untuk mempersiapkan tambahan armada angkutan.

Begitu juga dengan Dinas Bina Marga Provsu diharapkan berkoordinasi dengan Balai Jalan Nasional tentang kesiapan Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi, yang rencananya dibuka menjelang Lebaran.

“Dinas terkait untuk teruslah berkoordinasi dengan Kepala Balai Jalan terkait tarif tol Kuala Namu-Tebing Tinggi,” kata Wagubsu, seraya mengharapkan agar memantau bukan dari jauh, namun terjun ke lapangan.

Sementara itu, Kapolda Sumut Ir Pol Paulus Waterpauw mengatakan, Operasi Ketupat Toba 2018 ini dilakukan dalam rangka pengamanan Lebaran. Operasi berlangsung selama 18 hari, mulai 6 Juni hingga 23 Juni 2018.

“Rapat kita kali ini adalah konsolidasi untuk menyamakan persepsi sekaligus meminta masukan dari instansi terkait,” ujarnya.

Dijelaskannya, operasi Ketupat Toba 2018 ini melibatkan 7.759 anggota Polri, yang terdiri dari 7.159 personel di wilayah (Polres) dan 600 personel di Polda Sumut. Selain itu ada juga tambahan sebesar 2.088 personel dari TNI, Satpol PP, Dishub, Dinkes, PU, Pemadam, dan pramuka.

Selain itu, menurut Kapolda, juga akan dibuat 102 pos pengamanan yang sebagian besar di Polres-Polres. Juga pos pelayanan dan pos terpadu. "Salah satu yang harus diantisipasi pada saat ini adalah masalah terorisme. Karena itu, peran dari tiga pilar yaitu Babinsa, Babinkamtibnas dan Kepala Desa sangat strategis. Kepada Kapolres untuk sinergi dengan tiga pilar ini,” kata Paulus.

Turut hadir pada kesempatan itu, Walikota Medan Drs Dzulmi Eldin, Ketua DPRD Provsu Wagirin Arman, mewakili unsur Forkopimda, Bulog Sumut, Pertamina Sumut, Kanwil Kemenag Sumut, BMKG Sumut dan para pimpinan OPD Pemprovsu.