Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Menpora Erick Minta Dunia Fotografi Harus Bertransformasi di Pameran Foto Spirit de Indonesia
Kemenpora
22 jam yang lalu
Menpora Erick Minta Dunia Fotografi Harus Bertransformasi di Pameran Foto Spirit de Indonesia
2
Persijap Yakin Segara Bangkit Usai Gagal Kalahkan Garudayaksa FC
Sepakbola
22 jam yang lalu
Persijap Yakin Segara Bangkit Usai Gagal Kalahkan Garudayaksa FC
3
Ivan Mamut Pastikan Kemenangan Persija atas Persebaya
Sepakbola
22 jam yang lalu
Ivan Mamut Pastikan Kemenangan Persija atas Persebaya
4
MA Anulir Suket SMA Gibran Rakabuming, Publik Soroti Sikap KPU dan Ancaman Pemakzulan
Umum
22 jam yang lalu
MA Anulir Suket SMA Gibran Rakabuming, Publik Soroti Sikap KPU dan Ancaman Pemakzulan
5
Rizky Ridho Sebut TC di Bali Perkuat Kekompakan Timnas Indonesia
Sepakbola
22 jam yang lalu
Rizky Ridho Sebut TC di Bali Perkuat Kekompakan Timnas Indonesia
6
Pungki Handoyo Ambil Kendali Imigrasi Tangerang
Umum
21 jam yang lalu
Pungki Handoyo Ambil Kendali Imigrasi Tangerang
Home  /  Berita  /  Riau

Noviwaldy Jusman: Perda RTRW Adalah Rancangan, Tidak Serta Merta Investor Bisa Masuk Setelah Pengesahan

Noviwaldy Jusman: Perda RTRW Adalah Rancangan, Tidak Serta Merta Investor Bisa Masuk Setelah Pengesahan
net
Rabu, 06 Juni 2018 18:26 WIB
Penulis: Winda Mayma Turnip
PEKANBARU - Setelah Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Riau diundangkan, banyak yang berharap jika investasi triliunan rupiah akan masuk ke Provinsi Riau. Namun ternyata, disahkannya Perda tersebut tidak serta memberikan ruang bagi investor untuk menanamkan modalnya, karena masih ada proses lain, seperti pelepasan hutan.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman kepada GoRiau.com, Rabu, (6/6/2018), yang menyatakan Perda RTRW bentuknya adalah perencanaan suatu kawasan hutan yang bisa dilepaskan untuk dimanfaatkan.

"Perda ini bukan serta merta, membuat lahan itu diakui sebagai pelepasan, ini baru penataan atau perencanaan kawasan saja. Nanti pihak - pihak terkait mengajukan usulan pelepasan kawasan kepada mentri, karena wilayah Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi Konversi (HPK) adalah kewenangan Kementrian, dan hutan lindung dalam kewenangan DPR RI," paparnya.

"Jadi, masyarakat atau perusahaan tidak bisa langsung mengunakan lahan itu, belum bisa mereka menggarap lahan itu, sebelum ada izin dari mentri. Sedangkan Perda itu gunanya untuk out line, misalnya kawasan ini boleh, yang ini tidak boleh," tambahnya.

Oleh karena itu, berdasarkan pendapat Noviwaldy, masih memerlukan beberapa waktu lagi agar investasi - investasi berjumlah triliunan rupiah itu bisa tertanam di Provinsi Riau. Sampai sekarang pergerakan investor untuk menanam modal belum signifikan, karena menurutnya investropun memahami itu.

"Makanya, saya belum melihat atau mungkin saya tidak tahu kalau Investor sudah bergerak. Tetapi, untuk di Kota Dumai sepertinya sudah terlihat investor mulai datang, yang daerah lain, setahu saya belum," pungkasnya. ***

Kategori:Ekonomi, Riau, Voli, PON
wwwwww