Mahyudin: Negara Wajib Mensejahterakan Rakyatnya

Pada hari terakhir, Jumat (8/6/2018), bertepatan dengan merayakan hari ulang tahun ke-48, Mahyudin menyampaikan sosialisasi di Pondok Pesantren Nurul Ihsan sekaligus buka bersama dengan anak yatim dan shalat taraweh di Masjid Mujahdin, Sangatta, Kalimantan Timur.

Dalam sosialisasi, Mahyudin menyoroti masalah keadilan sosial. Menurut Mahyudin, sila kelima Pancasila itu masih jauh dari harapan. Keadilan sosial belum terwujud di masyarakat. "Negara seharusnya wajib mensejahterakan rakyatnya," katanya.

Mahyudin menyebutkan nilai keadilan sosial itu memiliki prinsip kesejahteraan rakyat. "Pada prinsipnya negara Indonesia didirikan untuk sungguh-sungguh memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia baik lahir maupun bathin," ujarnya.

"Jadi negara itu wajib mensejahterakan rakyatnya. Fakir miskin harus disantuni. Pendidikan wajib belajar 9 tahun untuk anak-anak. Cuma ini belum terwujud semuanya," sambungnya.

Mahyudin menjelaskan tiga kehidupan dasar manusia yang harus dipenuhi yaitu sandang, pangan, dan papan. "Orang punya makanan, pakaian, dan rumah. Mendapat pelayanan kesehatan dan pendidikan yang baik. Itu harus disiapkan negara," sebutnya.

Tapi, lanjut Mahyudin, masih banyak rakyat yang belum menikmati listrik, banyak anak yang tidak bersekolah karena tidak mampu. "Bantuan untuk pendidikan anak, justru dibelikan beras dan kebutuhan pokok. Itulah potret masyarakat Indonesia. Keadilan sosial belum tercapai," tuturnya.

Menurut Mahyudin, banyak persoalan sosial muncul karena tidak adanya kesejahteraan dan keadilan sosial di masyarakat. Kejahatan, misalnya, muncul karena kemiskinan.

Ia membandingkan dengan negara yang telah memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya, seperti Denmark. Menurut survei Denmark menjadi negara yang aman dan ampir tidak ada kejahatan di sana. "Sebaliknya di Indonesia, penjara penuh. Bahkan over capacity," ujarnya.

Sosialisasi Empat Pilar MPR diakhiri dengan memotong tumpeng untuk merayakan hari ulang tahun Mahyudin.***