Wagubri Risau Rasionalisasi APBD Capai Rp2,1 Triliun

PEKANBARU - Wakil Gubernur Riau (Wagubri), Wan Thamrin Hasyim mulai merisaukan kekurangan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018 yang mencapai Rp2,1 triliun.

Kerisauan ini disampaikan Wagubri ketika menggelar pertemuan bersama rombongan Komisi X DPR RI di Ruang Melati, Kantor Gubernur Riau, Senin (30/7/2018).

Wagub yang juga mantan Bupati Rokan Hilir (Rohil) ini khawatir karena pendapatan daerah menurun disaat anggaran belanja sedang sulit. Pendapatan yang menurun itu diantaranya dikarenakan telah disahkannya Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) jenis Pertalite menjadi 5 persen dari pajak awalnya yang sebesar 10 persen. Begitu juga dengan Dana Bagi Hasil (DBH) yang sejak tahun lalu terjadi Tunda Salur.

"Kami mohon bantuan kawan-kawan DPR RI, tolong jangan tunda salur. Sebab soal dana ini sudah kami anggarkan dalam APBD," kata Wan Thamrin.

Seharusnya, lanjut Wan, penyaluran DBH disalurkan sebesar 20 persen pada triwulan pertama, triwulan kedua 20 persen, triwulan ketiga 20 persen, dan triwulan keempat 30 persen.

"Kalau memang kita dapat dibayar triwulan ketiga dan keempat, walaupun masih kekurangan anggaran mungkin tidak akan sebanyak itu (Rp2,1 triliun)," tuturnya. ***