Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Persib Bandung Bersiap Hadapi Shan United di Shopee Cup 2026
Sepakbola
16 jam yang lalu
Persib Bandung Bersiap Hadapi Shan United di Shopee Cup 2026
2
Masuk Bursa Usulan Calon Wapres Gantikan Gibran, Yusril Pilih tak Berkomentar Banyak
Nasional
13 jam yang lalu
Masuk Bursa Usulan Calon Wapres Gantikan Gibran, Yusril Pilih tak Berkomentar Banyak
3
Said Didu Balas Somasi Golkar, Kuasa Hukum: Tuduhan Bahlil Terlibat Penyadapan Salah Alamat
Nasional
17 jam yang lalu
Said Didu Balas Somasi Golkar, Kuasa Hukum: Tuduhan Bahlil Terlibat Penyadapan Salah Alamat
4
Irfan Jaya Siapkan Fisik dan Mental Hadapi Persib
Sepakbola
16 jam yang lalu
Irfan Jaya Siapkan Fisik dan Mental Hadapi Persib
5
Kadek Agung Pulang Kampung Saat Jeda Super League 2026/2027
Sepakbola
16 jam yang lalu
Kadek Agung Pulang Kampung Saat Jeda Super League 2026/2027
6
Bursa Menguat di Tengah Mundurnya Gibran, Investor Mampu Bedakan Politik dan Ekonomi
Nasional
17 jam yang lalu
Bursa Menguat di Tengah Mundurnya Gibran, Investor Mampu Bedakan Politik dan Ekonomi
Home  /  Berita  /  Badminton

Komjen Syafruddin Tegaskan DMI Tak Punya Kewenangan Melarang Kampanye di Masjid

Komjen Syafruddin Tegaskan DMI Tak Punya Kewenangan Melarang Kampanye di Masjid
Jum'at, 03 Agustus 2018 15:49 WIB
JAKARTA - Masjid dan sekolah merupakan tempat yang tak boleh digunakan untuk berkampanye. Menjelang Pemilu 2019, masjid rentan digunakan untuk kegiatan politik partai atau caleg tertentu.

Namun Dewan Masjid Indonesia (DMI) yang mengurus tempat peribadatan umat Islam ini tak memiliki kewenangan melarang orang berkegiatan di masjid. Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum DMI, Komjen Pol Syafruddin kepada wartawan di Kantor DMI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (3/8).

Syafruddin menolak memberi penegasan DMI melarang masjid dijadikan tempat berpolitik praktis. Dia mengatakan pihaknya hanya mengurus urusan orang beribadah, bukan kegiatan lainnya seperti agenda politik.

"Dewan Masjid yang mengurusi masjid tentu ya hanya mengurusi orang beribadah. Kalau masalah boleh dan tidak boleh, Anda pikirkan sendiri lah," jelasnya.

"Tapi kita tidak punya kewenangan untuk melarang-larang. Ingat itu. Melarang-larang, mengatur-atur, bukan kewenangan DMI," lanjutnya.

Kendati demikian pihaknya telah bekerja sama dengan MUI perihal ini. Syafruddin mengatakan perihal penggunaan masjid ini merupakan ranah MUI untuk menilai.

"Kalau rekan-rekan mau tanyakan itu, tanya ke MUI. Porsinya beliau ini. Kalau kami porsinya masjid, tempatnya. Tapi soal operasional, ketentuan, aturan dan sebagainya tanya ke MUI, tidak ke kita. Nanti kita melampaui kewenangan MUI. Kalau kerjasama yes," jelasnya.

Jika nanti ada laporan politisasi masjid, pihaknya akan mengkomunikasikan dengan terlapor maupun MUI.

"Nanti kita komunikasikan dengan baik. Kan semua bisa diselesaikan dengan baik," ujarnya.

Syafruddin mengatakan pihaknya hanya mengurusi masjid. Jumlah pengurus sangat terbatas dan tak bisa memonitor seluruh masjid yang ada di Indonesia.

"Yang bisa memonitor itu para takmir. Para marbot, para pengurus masjid itu sendiri," ujarnya.

Pemerintah juga tak melakukan kontrol terhadap masjid karena dibangun secara swadaya oleh masyarakat. Karena itulah kontrol juga diserahkan kepada masyarakat.

"Betul-betul masjid itu tidak dikelola oleh siapapun. Hanya dikelola oleh masyarakat secara swadaya, dibangun oleh masyarakat secara swadaya dan diurus oleh masyarakat sendiri secara swadaya," kata Syafruddin.***

Editor:Muslikhin Effendy
Sumber:Merdeka.com
Kategori:Badminton, PON, Olympic, Voli, Metropolitan, DKI Jakarta
wwwwww