Paripurna Sidang Tahunan MPR, Zulhazan Ajak Wujudkan Pemilu Berkualitas

JAKARTA - Ketua MPR Zulkifli Hasan membuka rapat paripurna dalam rangka Sidang Tahunan MPR tahun 2018 di Ruang Rapat Paripurna, Komplek Parlemen Jakarta, Kamis (16/8).

Sidang Tahunan MPR dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Agenda tunggal Sidang Tahunan MPR adalah penyampaian laporan kinerja lembaga negara oleh Presiden sebagai kepala negara.

Dalam pengantarnya Ketua MPR mengatakan untuk keempat kalinya MPR masa jabatan 2014 - 2019 menyelenggatakan sidang paripurna dalam rangka memfasilitasi lembaga-lembaga negara menyampaikan perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada publik sebagai konvensi ketatanegaraan. Sidang paripurna ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 155 Peraturan Tata Tertib MPR.

Melalui sidang paripurna ini Zulkifli Hasan mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mewujudkan Pemilu yang berkualitas yaitu Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan aman. "Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden ini adalah kompetisi antar kita, antar saudara, antar sesama anak bangsa," katanya.

"Mari hadirkan kompetisi ide, gagasan dan narasi kebangsaan, bersihkan atmosfir udara kita dari polusi kebencian," imbuhnya.

Menurut Zulkifli, rakyat Indonesia harus menjadi pihak yang paling diuntungkan dengan Pemilu yang berkualitas itu. "Siapa pun yang terpilih harus menjadi kemenangan rakyat Indonesia. Karena pilihan boleh beda tetapi Merah Putih kita sama," kata Zulkifli Hasan disambut tepuk tangan hadirin.

Pada bagian lain, Zulkifli mengungkapkan tiga tantangan perekonomian nasional yang membutuhkan terobosan kebijakan dari pemerintah. Pertama, masalah kesenjangan ekonomi. Penurunan gini ratio dari 0,41 menjadi 0,39 patut disyukuri, namun penurunan itu akibat turunnya pendapatan masyarakat kelas atas ketimbang naiknya pendapatan masyarakat kelas bawah.

"Yang sangat perlu diperhatikan adalah golongan miskin dan hampir miskin masih sangat besar jumlahnya. Golongan ini sangat rentan terhadap perubahan harga kebutuhan rumah tangga," katanya.

Kedua masalah stabilitas dan defisit transaksi berjalan. "Pemberdayaan ekonomi kecil dan mikro perlu terus dikembangkan melalui fasilitas kredit, termasuk bantuan pemasaran dan teknologi," ucapnya.

Ketiga, masalah pengelolaan utang. Negara harus menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah krisis sejak dini. "Ini penting dalam rangka menjaga ketahanan ekonomi. Perlu pengetatan prediksi perekonomian secara cermat, terukur dan akuntabel di antaranya mengenai nilai tukar rupiah, penguatan sektor industri, pembatasan impor, dan peningkatan ekspor kita," katanya.***