Breaking News: Tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II, Ustazah Neno Warisman dkk Dihadang Massa

PEKANBARU - Rencana deklarasi 2019GantiPresiden di Pekanbaru yang sempat menuai pro kontra tetap dilaksanakan besok, Minggu (26/8/2018).

Bahkan saat ini sekitar pukul 14.30 WIB, Ketua Presidium 2019GantiPresiden, Ustazah Neno Warisman sudah mendarat di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru.

Namun kedatangan para deklarator 2019GantiPresiden tidak berjalan aman dan sesuai rencana. Dari informasi yang dihimpun GoNews.co, sejumlah ormas yang belum diketahui dari mana asalanya, telah tiba dan menghadang rombongan.

Sejumlah aparat dari Kepolisian maupun TNI terlihat mengamankan situasi di Bandara.

Sebelumnya, sehari setelah pihak Presidium 2019GantiPresiden Wilayah Riau, menggelar konfrensi pers terkait mundurnya jadwal pelaksanaan deklarasi 2019GantiPresiden di Pekanbaru pada Minggu (26/8/2018), menjadi tanggal 2 September 2018, hari ini Sabtu (26/8/2018) pihak panitia mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut akan tetap dilaksanakan sesuai jadwal semula.

Informasi yang diperoleh GoNews.co dari seorang sumber yang juga panitia 2019GantiPresiden yang minta namanya tidak disebutkan, bahwa Deklarasi tetap akan dilaksanakan besok Minggu (26/8/2018) di Tugu Makam Pahlawan usai salat zuhur.

"Deklarasi akan tetap kita lanjutkan pada tanggal 26 Agustus 2018, tidak jadi diundur atau dibatalkan," ungkap sumber tersebut.

Saat ditanya siapa saja yang akan hadir dalam deklarasi tersebut, ia belum bersedia menjelaskan secara rinci. Bahkan saat disinggung soal kehadiran Ahmad Dhani dan Neno Warisman, ia juga enggan menjelaskan.

"Yang pastinya akan dihadiri masyarakat Riau. Khususnya yang satu visi dan satu ide ingin mengganti Presiden 2019 mendatang," katanya.

Bahkan ia dengan tegas mengatakan, kegiatan Deklarasi #2019GantiPresiden di Kota Pekanbaru, seharusnya tidak memerlukan izin. "Kegiatan ini hanya berupa penyampaian aspirasi Pilpres (Pemilihan Presiden) 2019.

Sesungguhnya kegiatan ini tidak perlu izin, hanya pemberitahuan ke Polda dan Dir Intelkam jika melibatkan massa dari berbagai daerah kabupaten/kota. Ini amanat Pasal 10 Ayat (1) UU 9/98 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum," pungkasnya. ***