Andil dalam Pembubaran Massa 2019 Ganti Presiden di Riau, Mardani Ali Sera Tuding BIN Tak Netral

JAKARTA - Komjen Budi Gunawan (BG) dianggap telah berafiliasi dengan salah satu parpol peserta pemilu. Tudingan tersebut dilontarkan Inisiator gerakan tagar 2019 ganti presiden, Mardani Ali Sera terkai keterlibatan Badan Intelijen Negara tidak netral saat membubarkan massa aksi 2019 GantiPresiden di Pekanbaru Riau, pada Sabtu (26/8/2018) yang lalu.

Mardani yang juga Ketua DPP PKS ini menyoroti bagaimana Kabinda Riau turut andil dalam pemulangan aktivis gerakan 2019 ganti presiden, Neno Warisman di Pekanbaru.

Bahkan menurut Mardani, aksi tersebut jauh dari bagian tupoksi badan intelijen.

"Masak Intel ikut terlibat ini enggak benar. Apalagi sampai melarang Ibu Neno agar tak datang ke deklarasi. Apalagi kita juga mendapat banyak info bahwa kepala BIN mungkin memiliki preferensi pada salah satu partai. Menurut saya ini bukan langkah yang bijak membawa BIN dalam permasalahan 2019 ganti presiden," kata Mardani Ali Sera saat dikonfirmasi, Rabu (29/8/2018).

Mardani juga menyebutkan, tugas BIN itu berada di balik layar, sedangkan tugas penindakan kata dia, harusnya diserahkan kepada aparat keamanan seperti polisi. "BIN lebih banyak menganalisa, memberikan kerangka, lapangan, usul solusi di belakang layar. Kalau ke depan, teman-teman Satpol PP kalau mau dari Pemda jagain, teman-teman reserse, teman-teman kepolisian, kami menyesalkan dengan sangat," kata dia.

Mardani merasa tak melanggar ketentuan dalam melakukan deklarasi. Dia mengaku sudah meminta izin kepada kepolisian namun ditolak. Dia mengatakan saat ini kebebasan berekspresi seperti dibatasi.

"Dirasakan karena semua yang kami lakukan sesuai prosedur," kata dia.

Sebelumnya BIN mengakui terlibat dalam pembubaran massa aksi 2019 Ganti Presiden di Riau. Juru Bicara BIN Wawan Purwanto mengatakan langkah tersebut sebagai bentuk penegakan aturan yang berlaku.

Menurut Wawan dalam keterangan tertulis seperti dilansir GoNews.co dari Liputan6.com, Senin (27/8/2018), rencana kedatangan Neno Warisman ke Riau yang akan menghadiri kegiatan aksi #2019 Ganti Presiden menuai pro-kontra. Di samping itu, Polda Riau tidak mengeluarkan izin penyelenggaraan kegiatan tersebut.

BIN bertugas menjaga marwah konstitusi, demikian juga BINDA (BIN Daerah) bertugas untuk tetap menjaga tegaknya aturan dan ketertiban di daerah," kata Wawan dalam keterangannya.

Alasannya, langkah BIN turun tangan adalah untuk mengantisipasi adanya bentrokan. "Ini adalah langkah antisipasi agar tidak terjadi bentrokan dengan masyarakat yang menolak kehadiran Neno," Wawan menambahkan.

Menurut Wawan, Kepala BIN Daerah Riau, Marsma Rachman Haryadi, selaku penanggung jawab Kominda (Komite Intelijen Daerah) menjadi pihak yang harus berada di garis depan guna mengambil langkah preventif agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

"Imbauan untuk kembali ke Jakarta terhadap Neno Warisman adalah jalan terbaik daripada terjadi bentrokan dan menghindari jatuhnya korban dan tentu akan muncul masalah baru atas legalitas acara tersebut," kata Wawan.***