Kembali ke Lombok, Fahri Hamzah: Belum Ada Dana Bantuan Pemerintah Turun di NTB

LOMBOK - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah kembali berkunjung ke dapilnya, Nusa Tenggara Barat (NTB), tepatnya di Pulau Sumbawa selama dua hari 5-6 September, untuk sosialisasi empat pilar dan memantau penanganan pascagempa.

"Temuan secara umum di lapangan adalah pemerintah belum menurunkan dana apapun yang terkait dengan rekonstruksi dan rehabilitasi pascagempa NTB," kata Fahri Hamzah usai temu muka dengan warga di lapangan Meraran, Seteluk yang jadi lokasi pengungsian.

Fahri Hamzah dan anggota DPRD NTB Nurdin Ranggabarani menyambangi Pulau Bungin yang lokasinya sangat dekat dengan episentrum gempa 19 Agustus. Di Bungin dan Taliwang, Fahri menyerahkan simbolis bantuan kepada Wakil Bupati dan Kwarcab Pramuka Sumbawa Barat.

Selain itu ia melakukan inpseksi dan memberikan pengarahan di Posko Bencana di Alas dan Taliwang. Saat meninjau sekolah darurat di Alas, Fahri menyemangati siswa SD Negeri, dialog dengan warga di Lamunga kemudian menyertai warga sholat Maghrib hingga Isya di Meraran, Seteluk.

"Infrastruktur pendidikan dan kesehatan, rumah ibadah dan lainnya belum tersentuh bantuan dan terjadi silang kepentingan dalam penanganan," sebut Fahri.

Padahal, lanjut politisi PKS itu, pemerintah daerah telah siap dengan verifikasi dan implementasi, namun uang untuk bantuan itu cuma dibicarakan pemerintah pusat, tapi belum ada wujudnya.

Temuan-temuan itu didapat ketika berdialog dengan aparat Kabupaten Sumbawa Barat dan masukan dari warga.

Di Sumbawa, menurut Fahri perhatian publik dan pemerintah pusat tidak maksimal karena fokus bantuan ada di Pulau Lombok, yang memang lebih awal diguncang gempa. Padahal di Sumbawa kerusakan tak kalah parah hanya dalam satu guncangan 6,9 SR yakni pada 19 Agustus. Di Pulau Bungin 24 rumah terbakar dan sebagian lainnya ambruk akibat gempa. Selain itu di wilayah Alas beberapa sekolah Ambruk.

"Di Kabupaten Sumbawa Besar, di Lamunga dan Meraran Kecamatan Seteluk puluhan rumah roboh dan hingga hari ini warga masih tinggal di lapangan dibawah tenda-tenda seadanya," bebernya.

Sebelumnya, dalam dialog sinkronisasi penanganan usai gempa di DPR, Selasa (4/9/2019) lalu, Fahri meminta pemerintah untuk membangun posko nasional di Lombok untuk memudahkan koordinasi penanganan usai gempa. Sebab menurut dia, kehadiran pemerintah pusat dalam membentuk posko nasional menjadi keharusan karena banyak para pejabat daerah juga terkena gempa.

"Setelah Lombok utara diguncang gempa, banyak para pejabat yang terkena dampak," kata Fahri sambil menambahkan bahwa kehadiran posko nasional juga akan membangkitkan solidaritas sosial masyarakat untuk dapat menghadapi bencana.

Selain itu, Fahri meminta tiap lembaga pemerintah yang terlibat dalam penanganan gempa melakukan sinkronisasi data agar tidak berbeda satu sama lain.

"Pemerintah harus memiliki kantor juru bicara untuk melakukan update secara menyeluruh," pungkasnya. ***