Diserbu 'Gempa', DPRD Inhil Panggil Pemkab dan Perusaahaan Kelapa

TEMBILAHAN - Puluhan orang yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Kelapa (Gempa) mendatangi Kantor DPRD Inhil, Rabu (20/9/2018) untuk menggelar aksi damai terkait murahnya harga kelapa saat ini.

Kedatangan Gempa disambut langsung oleh jajaran Komisi II DPRD sekaligus juga pihak terkait yanh dipanggil seperti perusahaan penampung kelapa, Pemkab Inhil serta Bea dan Cukai Tembilahan.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Inhil, Ahmad Junaidi tersebut, salah seorang perwakilan dari Gempa, Zainuddin Acang menyampaikan bahwasanya masalah murahnnya harga kelapa ini tidak hanya jadi persoalan Eksekutif, tapi juga Yudikatif.

"Persoalan fluktuasi kelapa di Inhil ini dari dulu terjadi. Dulu semurah-murahnya harga kelapa, petani masih bisa ngutang ke tokeh, sekarang tidak ada lagi, ini bukan cerita, tapi realita di lapangan," jelasnya.

Ia pun meminta kepada DPRD agar mendesak Pemkab l segera memfungsikan pelabuhan parit 21 menjadi pelabuhan ekspor impor.

"Salah satu penyebab turunnya harga kelapa karena adanya Perbup yang melarang adanya transaksi kelapa di atas perairan, jadi saya mohon kepada Pemkab Inhil untun menjelaskan ini," ujarnya.

Sementara itu, salah seorang perwakilan Gempa lainnya, Said Anel meminta agar persoalan murahnya harga kelapa ini menjadi persoalan.

Apalagi tidak hanya murah, dikatakannya proses antrian yang lama saat menjual kelapa dan lambatnya uang yang diterima saat menjual kelapa menjadi persoalan yang dialami petani saat ini.

"Kami sudah malas bertanya dengan Pemkab. Makanya kami tanya dengan perwakilan kami di DPRD ini. Kami bukan menyudutkan Pemkab, tapi tolong masalah ini diperhatikan," tegas Anel. ***