Fahri Hamzah Beberkan Fakta Mengejutkan, Warga Tak Bisa Cairkan Dana Bantuan Gempa Lombok

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Fahri Hamzah mengungkap fakta mengejutkan. Dimana bantuan dana pemerintah saat ini tak kunjung bisa dicairkan.

Padahal menurut dia data di lapangan, sederhananya minta uang ditransfer, dan modalnya untuk membuat rumah. Apalagi masyarakat sudah diverifikasi Pemda dan diphoto kondisi rumah mereka dan hasil verifikasi sudah ditandatangani bupati dan dikirim ke pusat.

"Memang uangnya sudah ditransfer, tapi uang tidak bisa dicairkan. Makanya saya bilang, faktanya untuk rumah belum ada uang," ujar Fahri dalam acara Expo DPR Peduli Huntara for NTB yang tengah digelar di pelataran Nusantara II Gedung DPR RI, Kamis (20/9/2019).

Dalam kesempatan itu, Fahri juga mengatakan bahwa forum DPR Peduli Huntara for NTB ini, salah satu targetnya adalah meminta agar pemerintah segera mentrasfer uang itu.

"Kalau nggak ada uang ngaku saja. Saya dengar dia mau ngais-ngais uang dari konpensasi tambang (royalti), itu kan uang kita. Yang kita tanya ada uang baru nggak?" tegasnya.

Fahri juga mengatakan, acara Expo DPR Peduli Huntara for NTB yang tengah digelar di pelataran Nusantara II Gedung DPR RI, Kamis (20/9/2019), adalah ikhtiar berlanjut DPR RI atas kepedulian terhadap Nusa Tenggara Barat (NTB), yang belum lama diguncang gempa bumi berturut-turut.

"Ini adalah ikhtiar berlanjut kita yang terus dilakukan, karena kita tau dampak dari gempa yang datang beruntun di NTB. Dan, dalam acara ini kita juga sengaja mendatangi pihak-pihak terkait NTB yang sangat paham akan daerahnya," tandas Fahri saat berbicara dalam acara talkshow DPR Peduli Huntara for NTB yang dibuka oleh Ketua DPR RI Bambang Soesatyo.

Karena itu, menurut politisi PKS yang juga asal NTB itu, mereka lah (gubenur, pemda, walikota maupun camat dan lurah) yang lebih merasakan penderitaan rakyatnya.

"Sebab, ada yang terus menerus kita tidak paham di luar, utamanya yang terkait dengan instruksi presiden. Apalagi instruksi gubernur yang baru dilantik kemarin," katanya.

Maka dari itu, lanjut Fahri, pemerintah daerah setempat lah yang mesti didengar karena mereka yang punya rakyat. Dengan adanya masukan dari mereka, maka dapat membuat disain dan mencari solusi bagi masyarakat Lombok dan Sumbawa yang rumahnya tekena dampak gempa.

"Karena, ada kesan pemerintah nggak punya uang. Maka sampai rapat dengan 16 kementerian, begitu saya kejar memang nggak bisa jawab problem ini. Sebenarnya uangnya berapa dan niat nggal membiayai," pungkasnya, seraya mengimbau yang berpunya agar menyumbangkan dananya untuk bantu masyarakat NTB membangun rumahnya kembali. ***