Ribut Soal Kebijakan Impor Beras, DPR Segera Panggil Mendag dan Buwas

JAKARTA - Perdebatan Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita dan Dirut Bulog, Budi Waseso soal kebijakan impor beras, seakan membongkar tabir adanya mafia pangan.

"Saya minta Komisi IV dan VI untuk mengundang kedua pimpinan lembaga it," tegas Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (20/9).

Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo menyesalkan ulah dua pimpinan lembaga negara itu yang berdebat di ruang publik.

Menurut Bamsoet, jika ada beda cara pandang seharusnya dibicarakan di internal pemerintah. Bukan diumbar ke publik dan menimbulkan kebingungan.

"Kita menyayangkan di pemerintahan sendiri terjadi beda pendapat terbuka. Lebih arif diselesaikan di kamar tertutup," tukas mantan Ketua Komisi III ini.

Untuk diketahui, Perum Bulog saat ini tengah menyewa beberapa gudang demi menyimpan cadangan beras miliknya. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan persoalan tersebut bukan urusan pemerintah. Menanggapi hal itu, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) mengatakan pada dasarnya ia bingung. Sebab kegiatan yang Bulog lakukan merupakan tugas dari pemerintah.

Bahkan, kata dia, seharusnya antara Bulog dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) mesti berkoordinasi untuk menyamakan pendapat. "Saya bingung ini berpikir negara atau bukan. Coba kita berkoordinasi itu samakan pendapat, jadi kalau keluhkan fakta gudang saya bahkan menyewa gudang itu kan cost tambahan. Kalau ada yang jawab soal Bulog sewa gudang bukan urusan kita, mata mu! Itu kita kan sama-sama negara," papar dia di Perum Bulog, Jakarta Selatan, Rabu (19/9/2018).

Lebih lanjut, ia berharap agar Kemendag dan Bulog bisa bersinergi mendorong langkah pemerintah menjaga pasokan beras. "Kita kan aparatur negara jangan saling tuding-tudingan, jangan saling lempar-lemparan itu pemikiran yang tidak bersinergi," papar dia.

Sementara itu, pasokan Bulog saat ini berjumlah 2,4 juta ton. Untuk menyimpan beras, Bulog mesti menggelontorkan Rp 45 miliar untuk menyewa gudang di beberapa daerah.***