Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Tumpukan Sampah di Pesisir Marunda Kepu Dibersihkan
Pemerintahan
11 jam yang lalu
Tumpukan Sampah di Pesisir Marunda Kepu Dibersihkan
2
Regional Sumatera Mandiri 3X3 Indonesia Tournament Meriah dan Seru, Terima Kasih Medan!
Olahraga
10 jam yang lalu
Regional Sumatera Mandiri 3X3 Indonesia Tournament Meriah dan Seru, Terima Kasih Medan!
3
Kadispora DKI Optimistis Timnas U-23 Indonesia Raih Tiket ke Olimpiade 2024 Paris
Olahraga
7 jam yang lalu
Kadispora DKI Optimistis Timnas U-23 Indonesia Raih Tiket ke Olimpiade 2024 Paris
4
La Paene Masara : Menyedihkan Nasib Tinju Amatir Indonesia
Olahraga
9 jam yang lalu
La Paene Masara : Menyedihkan Nasib Tinju Amatir Indonesia
5
Shin Tae-yong Optimistis Indonesia Tumbangkan Irak
Olahraga
8 jam yang lalu
Shin Tae-yong Optimistis Indonesia Tumbangkan Irak
6
Pemprov DKI Adakan Nobar Indonesia Lawan Irak di Piala Asia U 23
Olahraga
7 jam yang lalu
Pemprov DKI Adakan Nobar Indonesia Lawan Irak di Piala Asia U 23
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Kepala Daerah se-Riau Tandatangani Deklarasi Dukung Jokowi, Bawaslu Riau: Itu tidak Etis, Tapi tak Salahi Aturan

Kepala Daerah se-Riau Tandatangani Deklarasi Dukung Jokowi, Bawaslu Riau: Itu tidak Etis, Tapi tak Salahi Aturan
Rabu, 10 Oktober 2018 18:36 WIB
Penulis: Winda Mayma Turnip
PEKANBARU - Bawaslu Riau menegaskan bahwa kegiatan deklarasi Kepala Daerah se-Riau yang mendukung pasangan Calon Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dalam acara deklarasi relawan Pro Jokowi di Hotel Aryaduta, Pekanbaru, Rabu, (10/10/2018) adalah hal yang tidak etis.

Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan, pada malam harinya ketika dikonfirmasi oleh wartawan.

Meskipun begitu, menurut Rusidi, kegiatan kepala daerah tersebut tidak dapat dikatakan menyalahi aturan, karena dalam penandatanganan, kepala daerah tidak menggunakan stempel bupati/walikota. Sehingga diragukan bahwa oknum - oknum kepala daerah tersebut menggunakan simbol negara untuk mendeklarasikan dukungannya tersebut.

"Terkait bupati/walikota yang menandatangani surat dukungan dan menuliskan jabatannya sebagai walikota/bupati, saya nilai tidak etis. Walaupun sebenarnya baru bisa dianggap menyalahi aturan yang sah, kalau ada stempel bupati/walikota masing - masing,"ujarnya.

"Kalau hanya tanda tangan saja belum bisa kita sebut menggunakan simbol negara, hanya secara etika tidak pantas mereka menyebut diri atas nama walikota/bupati disitu," paparnya lagi.

Sementara itu, Rusidi Rusdan sendiri masih mencari informasi terkait kehadiran para kepala daerah dalam Deklarasi Pro Jokowi tersebut. Pihaknya pun masih belum bisa berkomentar lebih jauh. ***

wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/