Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Michelle Ukir Sejarah, Renang Sumbang Medali Ketiga Indonesia
Olympic
23 jam yang lalu
Michelle Ukir Sejarah, Renang Sumbang Medali Ketiga Indonesia
2
Aira Pertama Kali Rasakan Triathlon Kelas Dunia
Olympic
22 jam yang lalu
Aira Pertama Kali Rasakan Triathlon Kelas Dunia
3
Prakiraan Cuaca BMKG Jabodetabek, Hujan Berpeluang Turun Mulai Sore hingga Malam Hari Ini
Metropolitan
13 jam yang lalu
Prakiraan Cuaca BMKG Jabodetabek, Hujan Berpeluang Turun Mulai Sore hingga Malam Hari Ini
4
‎Kolaborasi PAM Jaya dan Pemkot Jaktim Hadirkan Arena Tinju Kampung Melayu
Metropolitan
11 jam yang lalu
‎Kolaborasi PAM Jaya dan Pemkot Jaktim Hadirkan Arena Tinju Kampung Melayu
5
Jelang Jeda Internasional, Persib Bidik Kemenangan Hadapi Java United FC
Sepakbola
22 jam yang lalu
Jelang Jeda Internasional, Persib Bidik Kemenangan Hadapi Java United FC
6
Messidoro Puas Jadi Pemain Terbaik Usai Tumbangkan PSIM
Sepakbola
22 jam yang lalu
Messidoro Puas Jadi Pemain Terbaik Usai Tumbangkan PSIM
Home  /  Berita  /  Badminton

Kepala Daerah se-Riau Tandatangani Deklarasi Dukung Jokowi, Bawaslu Riau: Itu tidak Etis, Tapi tak Salahi Aturan

Kepala Daerah se-Riau Tandatangani Deklarasi Dukung Jokowi, Bawaslu Riau: Itu tidak Etis, Tapi tak Salahi Aturan
Rabu, 10 Oktober 2018 18:36 WIB
Penulis: Winda Mayma Turnip
PEKANBARU - Bawaslu Riau menegaskan bahwa kegiatan deklarasi Kepala Daerah se-Riau yang mendukung pasangan Calon Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dalam acara deklarasi relawan Pro Jokowi di Hotel Aryaduta, Pekanbaru, Rabu, (10/10/2018) adalah hal yang tidak etis.

Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan, pada malam harinya ketika dikonfirmasi oleh wartawan.

Meskipun begitu, menurut Rusidi, kegiatan kepala daerah tersebut tidak dapat dikatakan menyalahi aturan, karena dalam penandatanganan, kepala daerah tidak menggunakan stempel bupati/walikota. Sehingga diragukan bahwa oknum - oknum kepala daerah tersebut menggunakan simbol negara untuk mendeklarasikan dukungannya tersebut.

"Terkait bupati/walikota yang menandatangani surat dukungan dan menuliskan jabatannya sebagai walikota/bupati, saya nilai tidak etis. Walaupun sebenarnya baru bisa dianggap menyalahi aturan yang sah, kalau ada stempel bupati/walikota masing - masing,"ujarnya.

"Kalau hanya tanda tangan saja belum bisa kita sebut menggunakan simbol negara, hanya secara etika tidak pantas mereka menyebut diri atas nama walikota/bupati disitu," paparnya lagi.

Sementara itu, Rusidi Rusdan sendiri masih mencari informasi terkait kehadiran para kepala daerah dalam Deklarasi Pro Jokowi tersebut. Pihaknya pun masih belum bisa berkomentar lebih jauh. ***

wwwwww