Biem Bejamin: Media Harus Netral Bukan Berpolitik Kekuasaan

PONTIANAK - Biem Benjamin politisi yang akrab disapa Bang Biem menyoroti netralitas media jelang pilpres, pemilu dan Pileg 2019. Menurutnya beberapa media sekarang terkesan berafiliasi dengan politik kekuasaan sehingga menghilangkan obyektifitas pemberitaan kepada masyarakat.

"Media yang berwawasan politik nasional akan sangat proaktif menyikapi serangan pengaruh asing terhadap kedaulatan negara, berbeda dengan media yang berpolitik kekuasaan," ujarnya dalam diskusi yang bertajuk "Literisasi Media Memilih Siaran yang Berkualitas", Jumat (26/10/2018) di Pontianak Kalimantan Barat.

Diskusi tersebut merupakan kerjasama antara KPI Pusat dengan Komisi I DPR RI, yang melibatkan beberapa KPID, dengan peserta dari kalangan mahasiswa sekitar 100 orang di Hotel Aston Pontianak.

Lanjut dia, saat ini Revisi Undang Undang Penyiaran masih diam di tempat, belum bisa menghasilkan regulasi sebagai payung hukum yang makin kalah dengan percepatan teknologi.

"Memilih media penyiaran yang berkualitas sangat ditentukan oleh keberadaan Lembaga Penyiaran yang dalam 10 tahun terakhir mengalami penurunan pendapatan," tandasnya.

Media yang tidak sehat kata dia, akan berdampak pada penurunan kualitas sehingga peran media dalam hal edukasi semakin berkurang. "Peran KPI dan KPID sangat strategis untuk memantau tayangan yang sehat, dengan mendorong seluruh media penyiaran untuk melakukan cover both side guna mendapatkan pemberitaan yang seimbang," tukasnya.

Selain Bang Biem, pemateri lainnya adalah Mayong Suryo Laksono anggota Komisioner KPI Pusat dan Dr. Netty Herawati, MSi, mewakili akademisi.

Sementara Caleg Gerindra DPRD Kota Pontianak, Fauziyah menyoroti soal durasi yang diberikan KPI untuk konten lokal. Dimana durasinya hanya sekitar 2 jam, padahal menurut dia, banyak berita lokal yang dapat diolah lebih maksimal.

Keluhan serupa juga diungkapkan penyiar Radio Sonora Pontianak, ia mempertanyakan soal tayangan di TV Nasional. Dimana jam tayang daerahnya sangat minim.

Menanggapi hal itu, Mayong sebagai pemateri kedua mengatakan, jam tayang konten lokal memang diwajibkan 10% dari seluruh jam siaran. Sehingga media hanya gugur kewajiban 10% bahkan dengan materi yang diulang-ulang.

"Dalam hal keberpihakan media terhadap partai politik tertentu, KPI mengacu pada Undang Undang Penyiaran. Faktanya makin terbuka, bahkan menampilkan para caleg, serta mars partai tanpa lirik. KPI terus mengawasi dengan membuat komitmen kepada pemilik media, dengan ancaman tidak diperpanjang proses perijinannya," ujarnya.

KPI kata dia, hanya mengawasi sepanjang dalam Undang Undang Penyiaran, tidak masuk pada pengaturan sosial media.

Sementara soal Media lokal ia menyarankan agar jangan hanya sebagai media relay dari TV nasional. Dimana kemampuan SDM daerah bisa lebih unggul dibanding SDM pusat. "DPR prihatin dengan program anak yang minim, padahal Indonesia adalah 4 besar pertumbuhan penduduk di dunia," pungkasnya. ***