Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Dengan Tema Mawar Hitam, Pameran Busana Migi Rihasalay Pukau Pengunjung Indonesia Fashion Week 2024
Umum
15 jam yang lalu
Dengan Tema Mawar Hitam, Pameran Busana Migi Rihasalay Pukau Pengunjung Indonesia Fashion Week 2024
2
Lawan Bali United, Thomas Doll Harapkan Pemain Persija Jakarta Bugar
Olahraga
13 jam yang lalu
Lawan Bali United, Thomas Doll Harapkan Pemain Persija Jakarta Bugar
3
Nova Arianto Panggil 36 Pemain untuk Seleksi Timnas U-16 Tahap Kedua
Olahraga
14 jam yang lalu
Nova Arianto Panggil 36 Pemain untuk Seleksi Timnas U-16 Tahap Kedua
4
Cinta Laura Tetap Produktif di Bulan Ramadan
Umum
16 jam yang lalu
Cinta Laura Tetap Produktif di Bulan Ramadan
5
Persis Solo Pantau Fisik Pemain Selama Ramadan
Olahraga
13 jam yang lalu
Persis Solo Pantau Fisik Pemain Selama Ramadan
6
Langsung Pantau Persiapan, Menpora Dito Ingin Berikan Kado Terbaik buat Presiden Jokowi dari Olimpiade 2024 Paris
Olahraga
16 jam yang lalu
Langsung Pantau Persiapan, Menpora Dito Ingin Berikan Kado Terbaik buat Presiden Jokowi dari Olimpiade 2024 Paris
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Komisi VII DPR RI Upayakan Utang DBH Migas Pusat ke Riau Segera Dibayar

Komisi VII DPR RI Upayakan Utang DBH Migas Pusat ke Riau Segera Dibayar
Kamis, 01 November 2018 16:15 WIB
Penulis: Nyimas Naima Azzuhra
PEKANBARU - Komisi VII DPR RI akan mendesak pemerintah pusat untuk segera membayar utang atau kurang bayar dana bagi hasil (DBH) migas 2017 yang jumlahnya mencapai Rp1,7 triliun kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

Ketua rombongan kunjungan kerja Komisi VII DPR RI, M Nasir mengatakan, bahwa pihaknya akan segera mengadakan pertemuan lanjutan di Jakarta dengan mengundang Pemprov Riau beserta daerah penghasil migasnya, SKK Migas, Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan.

"Makanya harus ada komunikasi dan sinkronisasi. Itu yang perlu dibangun. Nanti kami undang Pemprov Riau, SKK migas, Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan. Melalui pertemuan itu, nanti akan kita desak supaya secepatnya dibayarkan," kata M Nazir ketika ditemui usai melakukan pertemuan bersama Pemprov Riau di Kantor Gubri, Kamis (1/11/2018).

Ia sendiri menargetkan sisa pembayaran DBH Migas Riau ini dapat dibayarkan secepatnya. Sebab, ia menyadari utang sebesar Rp1,7 triliun itu harus segera dibayar supaya dapat dimanfaatkan untuk meneruskan pembangunan dan penambahan APBD Riau.

"Segala permasalahan pembayaran akan diselesaikan. Karena ini kan dana bagi hasil, masak hasilnya sudah diambil tapi dananya belum tersalurkan," tutupnya. ***

Editor:Ratna Sari Dewi
Kategori:GoNews Group, Riau, Pemerintahan
wwwwwwhttps://green.radenintan.ac.id/max/https://bkpsdm.tanahlautkab.go.id/galaxy/https://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/