Agar Serapan Dana Desa Tepat Sasaran, Wakil Bupati Siak Dengarkan Paparan Wapres JK pada Rakor P3MD di Jakarta

JAKARTA - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan, Pemerintah berkomitmen membangun Indonesia dari desa-desa agar menjadi pusat perekonomian dan mandiri dalam mengelola sumber daya alam.

Harapan itu disampaikannya di hadapan ratusan para gubernur, bupati, wali kota beserta kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa se Indonesia. Ia berpesan progam dana desa telah berjalan selama 4 tahun yang fokus pada pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang lainnya.

"Pelaksanaan dana desa jangan dilihat dari jumlah tetapi hasil dari dana yang sudah terserap berkwalitas. Selanjutnya dalam pemanfaatan dana desa harus berorientasi pada pembangunan sumber daya manusia dan penguatan ekonomi masyarakat di desa," ungkap Wapres Jusuf Kalla saat membuka rakornas dan evaluasi pemberdayaan masyarakat desa tahun 2018 di Hotel Sultan Jakarta, pada Rabu (14/11/2018).

Menurutnya desa-desa mempunyai potensi sumber daya alam pengembangan untuk menjadikan desa sebagai pusat ekonomi, seperti kerajinan tangan, pariwisata, kuliner sesuai kearifan lokal daerah setempat.

Sementara itu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia Eko Putro Sandjojo mengatakan, pembangunan Indonesian dimulai dengan memperkuat daerah dan desa dalam rangka kesatuan. Pemerintah telah mengalirkan dana dalam masa 4 tahun ini besarnya lebih dari Rp 187 triliyun.

Dana desa diberikan dengan formulasi 77 persen dibagikan secara merata pada semua desa 20 persen ditambahkan kepada desa desa berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk tingkat kemiskinan dan tingkat kesulitan biografis serta 3 persen ditambahkan bagi daerah tertinggal.

"Tahun ini dana desa totalnya jumlah Rp60 triliun, minimal masing masing desa mendapatkan Rp 700 juta sedangkan desa tertinggal penduduknya padat bisa mendapatkan sampai dengan Rp 3 miliar,"ungkapnya.

Sebutnya, dana desa dilakukan bukan tampa masalah karena program ini baru dan kita semua tahu mayoritas para kepala desa kita hanya tamatan sd dan smp karena mereka di pilih langsung.

Desa tidak memiliki kelengkapan perangkat seperti kabupaten desa tidak memilik bapeda, inspektorat dan dinas dinas seperti kabupaten. Sehingga banyak kasus yang sebenarnya bukan tindak pidana korupsi, tetapi menjadi masalah diawal awalnya.

Seperti contoh kepala desa harus membuat perancanaan jalan 100 meter katakanlah dananya Rp 10 juta, tetapi tidak lengkap perencanaannya sehingga realisasinya membengkak menjadi Rp 20 juta dan ini menjadi persoalan dan mengambat pencairan dana desa tahap berikutnya.

"Kita selalu mendapat pengaduan seperti ini, dari daerah, banyak kasus yang sebenarnya bukan tindak pidana korupsi, sehingga menjadi persoalan desa dan menghambat pencairan tahap selanjutnya''terangnya.

Dijelaskannya, demikian juga desa di wajibkan membayar pajak sehingga toko toko di desa tidak memiliki faktur pajak sehingga desa membuat faktur sendiri ini yang menjadi masalah di ranah hukum.

Kedepan pihanya akan melakukan pendampingan dan pengawasan di perketat pihaknya akan berkerjasama dengan kementrian dalam negeri, kepolisian, kejaksaan, kementrian keuangan, serta instasi lain.

"Kita harapkan kedepan pengelolaahn dana desa kedepan menjai lebih baik, kementrian dalam negri dan BPKP akan menyiapkan sistem Siskudes dengan pelaporan secara on line diharapkan bisa lebih baik," tutupnya.

Sementara itu Wakil Bupati Siak H Alfedri saat ditemui usai acara mengatakan, pertemuan ini sangat penting dan bermanfaat bagaimana mendorong peran pemerintah desa dalam rangka mengerakan ekonomi desa. Sehingga desa tersebut bisa mandiri, masyarakatnya sejahtera.

"Dari hasil pertemuan ini akan kita sampaikan kepada seluruh aparatur desa di Siak, bagaimana pemanfaatan dana desa, yang mengarah kepada kesejateraan masyarakat, dan terciptanya lapangan pekerjaan di desa sehingga desa tersebut dapat mandiri,"sebut Alfedri.

Di jelaskannya, dana desa tidak hanya di pergunakan pembangunan infrastruktur saja, namun dana desa dapat juga di gunakan mengerakan UMKM, pertanian, perikanan dan perkebunan sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat di desa.

"Desa memiliki sumber daya alam sejatinya jika dikelola dengan baik maka desa tersebut menjadi mandiri dan tercipta lapangan kerja di desa,"terangnya.

Turut hadir sejumlah Menteri dalam Rakornas Dana Desa diantaranya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo. (Rilis)