Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Ketua Umum KONI Pusat Minta PB ABTI Satukan Indonesia Melalui Bola Tangan
KONI
19 jam yang lalu
Ketua Umum KONI Pusat Minta PB ABTI Satukan Indonesia Melalui Bola Tangan
2
Naskah UU Ketenagakerjaan Tak Jelas, Serikat Pekerja Peringatkan Ancaman Perselisihan Hubungan Industrial
Umum
22 jam yang lalu
Naskah UU Ketenagakerjaan Tak Jelas, Serikat Pekerja Peringatkan Ancaman Perselisihan Hubungan Industrial
3
BPS Umumkan Angka Pengangguran Terbaru, Sektor Pertanian dan Perdagangan Jadi Penyelamat Tenaga Kerja Nasional
Umum
23 jam yang lalu
BPS Umumkan Angka Pengangguran Terbaru, Sektor Pertanian dan Perdagangan Jadi Penyelamat Tenaga Kerja Nasional
4
NOC Indonesia Jadikan YOG Dakar 2026 Panggung Diplomasi Peluang Tuan Rumah Kualifikasi Olimpiade LA 2028
KOI
19 jam yang lalu
NOC Indonesia Jadikan YOG Dakar 2026 Panggung Diplomasi Peluang Tuan Rumah Kualifikasi Olimpiade LA 2028
5
‎Adi Kurnia Setiadi: Bongkar Tuntas Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
Hukum
24 jam yang lalu
‎Adi Kurnia Setiadi: Bongkar Tuntas Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
6
Pemuda LIRA Desak Polri Terapkan Pasal Hukuman Mati Penyadap Presiden
Hukum
6 jam yang lalu
Pemuda LIRA Desak Polri Terapkan Pasal Hukuman Mati Penyadap Presiden
Home  /  Berita  /  Jawa Barat

Romdony Setiawan: Selain Verifikasi Media, Anggota Koordinatoriat Wartawan Parlemen Wajib UKW

Romdony Setiawan: Selain Verifikasi Media, Anggota Koordinatoriat Wartawan Parlemen Wajib UKW
Romdony Setiawan (tengah) usai diumumkan terpilih sebagai ketua Press Rom Parlemen. (GoNews.co)
Sabtu, 24 November 2018 21:31 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
BOGOR - Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen dua periode Romdony Setiawan mengatakan, pada massa kepemimpinan 2018-2020, selain menetapkan media yang harus terverifikasi Dewan Pers, ia juga meminta setiap jurnalis atau wartawan yang setiap hari melakukan peliputan di kompleks Parlemen, khususnya Anggota Press Room DPR, sudah dinyatakan kompeten oleh Dewan Pers.

Hal ini ia ungkapkan saat memberikan visi dan misi usai ditetapkanya sebagai Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen 2018-2020 secara aklamasi di Kopo, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (24/11/2018).

"Kita tidak ingin lagi ada wartawan yang liar (tidak jelas) dalam artian tidak memiliki media, atau media yang tidak diakui Dewan Pers. Kita sudah sepakat, bahkan selama dua tahun sudah berjalan, bahwa media yang masuk keanggotaan Press Room adalah media yang sudah terverifikasi Dewan Pers, minimal administrasi," ujar Dony.

Selanjutnya kata dia, wartawan yang dikirim oleh perusahaan pers untuk bertugas liputan di Parlemen, juga wajib memiliki bukti kompeten sebagai wartawan dari Dewan Pers.

"Kita berharap, wartawan Parlemen tidak adalagi yang dianggap maaf sebagai "bodrex". Kita ingin semua wartawan nantinya sudah mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW)," ujarnya.

Bagi yang sudah UKW kata Dony, maka hanya akan diminta bukti UKW baik kartu maupun sertifikat dari Dewan Pers.

"Jika yang sudah UKW berarti otomatis aman. Tapi bagi yang belum, tolong ikut UKW terlebih dahulu. Batas waktunya kita belum menentukan karena struktur Pengurus juga belum kita tentukan," tandasnya.

Namun Demikian kata Dony, tidak perlu kuatir, pasalnya, ia dan pengurus akan mengupayakan, agar para Anggota Wartawan Parlemen bisa mengikuti UKW gratis. "Proses UKW nanti InsyaAllah akan langsung difasilitasi oleh Ketua DPR RI saat ini, yakni Bambang Soesatyo. Semua biaya beliau nanti yang akan memfasilitasi kawan-kawan. Jika semua sudah terverifikasi, saya yakin ke depan Press Room DPR akan lebih baik lagi," tutupnya. ***

wwwwww