Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Naskah UU Ketenagakerjaan Tak Jelas, Serikat Pekerja Peringatkan Ancaman Perselisihan Hubungan Industrial
Umum
23 jam yang lalu
Naskah UU Ketenagakerjaan Tak Jelas, Serikat Pekerja Peringatkan Ancaman Perselisihan Hubungan Industrial
2
Ketua Umum KONI Pusat Minta PB ABTI Satukan Indonesia Melalui Bola Tangan
KONI
20 jam yang lalu
Ketua Umum KONI Pusat Minta PB ABTI Satukan Indonesia Melalui Bola Tangan
3
BPS Umumkan Angka Pengangguran Terbaru, Sektor Pertanian dan Perdagangan Jadi Penyelamat Tenaga Kerja Nasional
Umum
24 jam yang lalu
BPS Umumkan Angka Pengangguran Terbaru, Sektor Pertanian dan Perdagangan Jadi Penyelamat Tenaga Kerja Nasional
4
NOC Indonesia Jadikan YOG Dakar 2026 Panggung Diplomasi Peluang Tuan Rumah Kualifikasi Olimpiade LA 2028
KOI
20 jam yang lalu
NOC Indonesia Jadikan YOG Dakar 2026 Panggung Diplomasi Peluang Tuan Rumah Kualifikasi Olimpiade LA 2028
5
Pemuda LIRA Desak Polri Terapkan Pasal Hukuman Mati Penyadap Presiden
Hukum
7 jam yang lalu
Pemuda LIRA Desak Polri Terapkan Pasal Hukuman Mati Penyadap Presiden
6
KONI Pusat Ajak Kementerian/Lembaga Bersinergi Sukseskan PON Pantai 2026
KONI
20 jam yang lalu
KONI Pusat Ajak Kementerian/Lembaga Bersinergi Sukseskan PON Pantai 2026
Home  /  Berita  /  Badminton

Dewan Kecewa, Banyak Kepala OPD Meranti Tak Hadir pada Paripurna Pengesahan APBD 2019

Dewan Kecewa, Banyak Kepala OPD Meranti Tak Hadir pada Paripurna Pengesahan APBD 2019
Asmawi
Selasa, 27 November 2018 14:13 WIB
Penulis: Safrizal
SELATPANJANG - APBD 2019 Kepulauan Meranti telah disahkan, Selasa (27/11/2018). Kehadiran kepala OPD, Asisten, dan Staf Ahli Bupati Kepulauan Meranti sangat minim saat paripurna itu berlangsung.

Agenda Paripurna pengesahan RAPBD 2019 sempat molor. Yang dijadwalkan pukul 09.00 WIB, baru terlaksana setelah molor beberapa jam.

Sekwan Irmansyah melaporkan bahwa Rapat Paripurna tentang Laporan Banggar sekaligus persetujuan dan pengesahan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap RAPBD 2019 kuorum setelah ditandatangani 23 anggota (DPRD). Irmansyah pun memberikan waktu kepada Ketua DPRD Fauzi Hasan untuk membuka Paripurna.

Beberapa saat sebelum mendengar laporan Banggar, salah seorang anggota DPRD, Asmawi, bersuara. Interupsinya dilontarkan karena dalam paripurna hari itu sangat minim kehadiran kepala OPD, Asisten, dan Staf Ahlim

Padahal, kata Politisi PDI-P itu lagi, pengesahan APBD merupakan momen atau sejarah yang besar. Ia ingin apa yang telah dikerjakan bersama (legislatif dan eksekutif) harus maksimal dijalankan demi dampak pembangunan yang diharapkan masyarakat.

"Kehadiran kepala OPD, Asisten, dan Staf Ahli, sangat minim. Padahal ini sejarah besar, pengesahan APBD. Saya sangat kecewa," kata Asmawi.

Setelah mendengar penyampaian Asmawi, Fauzi Hasan melanjutkan agenda Paripurna, yaitu laporan Banggar. Dibacakan oleh Jubir Banggar, Abdul Aziz.

Dalam laporan itu pendapatan daerah 2019 setelah melalui pembahasan ditetapkan sebesar Rp1,39 triliun. Dengan rincian pendapatan asli daerah (PAD) Rp83,7 miliar, dana perimbangan Rp1,02 triliun dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp287 miliar.

Belanja daerah tahun 2019 sebesar Rp1,430 triliun. Belanja langsung Rp840 miliar dan belanja tidak langsung Rp590 miliar.

Penerimaan pembiayaan daerah Rp35 miliar dan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan sebesar Rp2,72 miliar. ***

wwwwww