Pemprov Tetapkan Status Siaga Darurat Banjir, DPRD Riau: Harus Upayakan Bantuan Banjir Secepatnya

PEKANBARU - Anggota Komisi IV DPRD Riau, Asri Auzar mengatakan, status siaga banjir yang baru saja ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tadi pagi berarti, pemerintah berupaya mengoptimalkan bantuan dana dan tenaga kepada masyarakat jika terjadi banjir.

Ia memaparkan, anggaran bencana memang tidak ada dalam APBD murni yang baru saja disahkan Rabu (28/11/2018) lalu. Namun dengan adanya penetapan status siaga ini, maka dana lain boleh dipakai.

"Anggaran bencana tidak ada. Tapi dengan kondisi siaga yang sudah ditetapkan, anggaran lain boleh dipakai. Dengan catatan diajukan kembali pada APBD Perubahan untuk pengembaliannya," papar Asri di Gedung DPRD Provinsi Riau, Jumat (30/11/2018) siang.

Politisi Partai Demokrat ini juga menambahkan, bahwa banjir di beberapa daerah di Riau ini merupakan bencana tahunan, sehingga memang memerlukan perhatian khusus dari Pemprov.

"Kan banjir ini bencana tahunan, jadi kita berharap agar Pemprov mengalokasikan rumah-rumah yang terkena banjir ke dataran lebih tinggi," ujar Asri.

"Tetapi masyarakat tempatan yang terdampak banjir tahunan belum mau pindah. Karena itu, harus ada konsolidasi dan konsultasi antara Pemprov, Pemko dan Pemda," sambungnya lagi.

Sebelumnya, status siaga darurat banjir di Provinsi Riau ditetapkan mulai hari ini, Jumat (30/11/2018), menyusul lima daerah di kabupaten yang telah terlebih dahulu menetapkan. Status darurat banjir ini berlaku hingga 31 Desember 2018 mendatang.

Adapun lima daerah yang sudah menetapkan status siaga banjir diantaranya Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Rokan Hilir (Rohil), Kuantan Singingi (Kuansing), Pelalawan dan Kampar.

Daerah-daerah ini mulai terdampak banjir di beberapa titik sejak sebulan belakangan. Penetapan status siaga darurat banjir di Riau juga merujuk pada laporan BMKG Stasiun Pekanbaru yang telah menyatakan bahwa Riau sudah masuk musim penghujan dengan intensitas curah cukup tinggi. ***