MPR: Haluan Negara Menjadi Guideline dan Kiblat Pembangunan Nasional

JAKARTA - Sekretaris Jenderal MPR Dr. Ma’ruf Cahyono mengungkapkan haluan negara untuk memperbaiki sistem perencanaan pembangunan nasional diharapkan bisa menjadi panduan pembangunan ke depan. Haluan negara menjadi guideline sebagai kiblat pembangunan semua penyelenggara negara.

"Di situlah (saat ada haluan negara), Indonesia sebagai sebuah bangsa yang besar mempunyai target-target pencapaian pembangunan yang bisa diakselerasi karena semua penyelenggara negara mempunyai fokus yang sama," kata Ma’ruf Cahyono dalam talkshow tv swasta yang disiarkan secara live, Rabu siang (5/12/2018). Tema talkshow itu adalah Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Model GBHN.

Mengawali talkshow, Ma'ruf Cahyono menjelaskan MPR sudah mengkaji pemikiran untuk menghadirkan kembali haluan negara (Garis-Garis Besar Haluan Negara). Salah satu alasannya adalah tidak adanya haluan negara menyebabkan pembangunan berlangsung secara parsial dan tidak berkesinambungan. Oleh karena itu, Pimpinan MPR periode 2009 – 2014 mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN. MPR periode 2014 – 2019 menjalankan rekomendasi itu.

"Reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN memerlukan kajian-kajian melibatkan berbagai pihak, seperti aspirasi masyarakat, lembaga penyelenggara, dan dunia kampus (perguruan tinggi)," jelasnya.

Penyusunan haluan negara, lanjut Ma'ruf, masih berproses di MPR. Proses itu pun tidak mudah. Jika dimasukan dalam UUD maka perlu perubahan (amandemen) UUD yang membutuhkan persyaratan-persyaratan.

"Tapi yang lebih penting adalah adanya konsensus di antara stakeholder. Jika konsensus tercapai maka akan memudahkan tahapan berikutnya," katanya.

Ma'ruf memberi gambaran haluan negara itu harus mampu menampung dimensi-dimensi strategis bangsa. Tidak hanya terkait manajemen perencanaan pembangunan nasional, tapi juga terkait aspek ideologi, sosial, budaya, ekonomi, politik, dan lain-lain secara garis besar.

"Dalam penyusunannya, haluan negara harus mampu merepresentasikan kehendak seluruh perwakilan masyarakat. Semua harus terwakili," katanya.

Menurut Ma'ruf, haluan negara adalah untuk memperbaiki sistem perencanaan pembangunan nasional. Haluan negara ini diharapkan menjadi pembangunan nasional Indonesia ke depan. Haluan negara menjadi guideline dan kiblat perencanaan pembangunan para penyelenggara negara. Dalam haluan negara ada target pencapaian pembangunan yang bisa diakselerasi karena penyelenggara negara memiliki fokus yang sama.

"Kalau sudah ada guideline di tingkat nasional dan guideline ini merupakan hasil kesepakatan seluruh rakyat, maka haluan negara itu menjadi panduan bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah," papar Ma’ruf.

Dengan demikian, tambahnya, dengan rujukan atau guideline itu maka pembangunan yang dilaksanakan sudah memiliki kerangka yang jelas untuk kepentingan nasional secara keseluruhan bukan kepentingan daerah, sektoral atau lainnya. "Karena itu kita memang harus segera menata sistem perencanaan pembangunan nasional itu," ucapnya.***