Kata Fahri, AS Tak Bisa Diharapkan Mewujudkan Kemerdekaan Palestina

TURKI - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah bersama beberapa diantara delegasi Indonesia menghadiri acara "The 2nd Parliamentarians for Al Quds Conference" di Istanbul Turki, Jumat (14/12/2018) lalu.

Di antara delegasi Indonesia itu, ada Wakil Ketua DPR bidang Polkam Fadli Zon, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua Kaukus Parlemen Indonesia-Palestina Rofi Munawar, dan Arsul Sani (F-PPP).

Kepada media, Fahri Hamzah berpendapat bahwa pembebasan Al-Quds, persatuan dan keberanian dunia Islam adalah syarat. Seperti yang pernah dijadikan misi dan ciri Bung Karno, Presiden Partama RI, dahulu, sejalan juga dengan yang diperankan Presiden Recep Tayyip Erdogan saat ini.

"Kita ini, tidak bisa berharap dari Amerika. Kenapa? Jangankan ada negara yang namanya Palestina, ada perdamaian itu sendiri mereka nggak mau. Kenapa mereka nggak mau ada perdamaian? Karena kalau damai, bisnis mereka berhenti. Kasarnya, kalau saya bikin senjata untuk perang, tapi kalau perangnya nggak ada, kan perusahaan saya bangkrut," kata politisi dari F-PKS itu.

Maka dari itu, lanjut Fahri, ketimbang terus menerus berharap dari inisiatif Amerika, tetapi tidak pernah menjadi kenyataan. Sekarang, harus memformat suatu koalisi baru yang dipenuhi oleh negara-negara yang lebih tulus memandang persoalan Palestina ini, sehingga kemerdekaan negera itu setahap demi setahap dapat dilacak, untuk kemudian menjadi bagian dari proses yang lebih maju dari waktu ke waktu.

"Sebab, yang bisa menyelesaikan masalah Palestina ini, ya kita yang tidak ikut membuat masalah. Karena itu, aliansi negara-negara seperti Turki, Indonesia, dimasa-masa yang akan datang itu sangat diperlukan untuk bertindak lebih konkrit bagi kemerdekaan Palestina," ujarnya.

Bahkan, Fahri mengingatkan Pemerintah Indonesia bahwa inisiatif Indonesia pada tingkat global, dan khususnya tentang Palestina itu terlalu dalam. Sebab, dalam konstitusi Indonesia disebutkan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa.

"Maka haram hukumnya bagi rakyat dan bangsa Indonesia, apalagi para politisnya untuk mengakui para penjajah. Haram hukumnya bagi kita untuk menerima negara Israel, terlebih lagi Bung Karno pernah menyatakan, hutang kita kepada Palestina," bebernya.

Pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia, menurut Fahri harusnya lebih progresif menggalang. Dia contoh pada sekitar tahun 1962 hingga 1963, Bung Karno bikin Ganevo, untuk menentang kehadiran negara-negara penjajah dalam Sepak Bola).

"Kalau dalam Sepak Bola saja, Bung Karno menentang, apalagi dalam politik? Nah itu lah keberadaan Indonesia dari dulu," pungkas Anggota DPR dari Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.***