KPU Tolak Papua dan Aceh Jadi Tempat Debat Capres-Cawapres 2019

JAKARTA - Resmi menolak jadikan tempat debat Pilpres 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencoret dua provinsi yakni Aceh dan Papua dalam daftar daerah penyelenggaran debat capres-cawapres Pilpres 2019 mendatang.

Menurut Ketua KPU Arief Budiman, dua Provinsi tersebut batal dimasukkan dalam opsi tempat penyelenggaran debat. Alasannya karena untuk menghemat biaya.

"Karena jauh, biayanya banyak. Terus energinya besar. Karena pasti tim dari Jakarta harus berangkat ke sana. Jadi energinya besar dan waktu juga butuh lebih extra?," ujar Arief di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (19/12).

Masih menurut Arief ada dua kota yang rencananya dijadikan tempat debat, yaitu Jakarta dan Surabaya. Namun itu masih hanya sebatas usulan belum ada penetapan.

Namun demikian masing-masing tim dari pasangan capres dan cawapres lebih ingin penyelenggaran debat dilakukan di ibu kota saja. Ketimbang ada di tempat lain. "Tapi masukannya sebaiknya di Jakarta semuanya," katanya.

Oleh sebab itu, dalam rapat bersama antara KPU dan juga tim dari dua pasangan calon akan juga diputuskan kota mana yang dijadikan tempat debat yang layak.

KPU kata dia, kini sudah mengusulkan 14 tema debat. Temanya mengenai ekonomi, politik, hak asasi manusia (HAM). Namun KPU juga masih terbuka dengan usulan debat lainnya.

"Temanya ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, HAM, lingkungan hidup, pendidikan dan banyak lagi," pungkasnya.

Adapun debat capres-cawapres sudah diputuskan oleh KPU dilakukan pada tanggal, 17 Januari, 17 Februari, 17 Maret, 30 Maret dan 13 April 2019.

Sebelumnya Jakarta dan Surabaya dijadikan opsi tempat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan debat di Pilpres 2019 mendatang. Surabaya dipilih supaya Pilpres 2019 ini tidak hanya di Jakarta yang menjadi sentral dalam debat tersebut.

Arief mengaku nantinya mekanisme debat akan dilakukan empat kali di Jakarta. Kemudian satu kali di Surabaya. Alasan hanya satu kali di Surabaya lantaran media massa televisi belum punya wartawan yang banyak di Jawa Timur.

Namun hal itu masih opsi saja. Apabila dalam perkembangannya tidak memukinkan. Maka semua debat bisa saja dilakukan di Jakarta. Sehingga tidak memaksakan harus di Surabaya. ***