Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
FASTA DKI-Sispala Desak Penegakan Hukum Karhutla Tanpa Kompromi
Lingkungan
17 jam yang lalu
FASTA DKI-Sispala Desak Penegakan Hukum Karhutla Tanpa Kompromi
2
Dinov dan Michelle Pimpin Parade Tim Indonesia di Pembukaan Dakar 2026
Olympic
11 jam yang lalu
Dinov dan Michelle Pimpin Parade Tim Indonesia di Pembukaan Dakar 2026
3
Zlatko Runje Sukses Dampingi Persib Kalahkan Kalteng FC
Sepakbola
11 jam yang lalu
Zlatko Runje Sukses Dampingi Persib Kalahkan Kalteng FC
4
Bikin Rame CFD Sudirman, Massa 'Geruduk' Imigrasi Jakbar
Umum
11 jam yang lalu
Bikin Rame CFD Sudirman, Massa Geruduk Imigrasi Jakbar
5
Darije Kalezic Kecewa, Rizky Eka Tetap Minta Dukungan Suporter PSM
Sepakbola
12 jam yang lalu
Darije Kalezic Kecewa, Rizky Eka Tetap Minta Dukungan Suporter PSM
6
Tolak Konser Andrea Bocelli di Jakarta, Dailami Minta Pemerintah Tegas
Hiburan
17 jam yang lalu
Tolak Konser Andrea Bocelli di Jakarta, Dailami Minta Pemerintah Tegas
Home  /  Berita  /  Badminton

Fadli Zon Duga Ada Unsur Dendam di Kasus Buni Yani

Fadli Zon Duga Ada Unsur Dendam di Kasus Buni Yani
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon. (istimewa).
Kamis, 31 Januari 2019 00:08 WIB
Penulis: Muhammad Dzulfiqar
JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Fadli Zon, menduga ada unsur balas dendam pada kasus yang menimpa Buni Yani soal video pidato Ahok di Kepulauan Seribu pada 2016 lalu.

"Jadi kini yang menurut saya lebih bagus janganlah hanya karena persoalan dendam atau persoalan Pilkada (pilkada DKI 2017-red) kemarin yang mencuatkan kasus ini," kata Fadli di kantor Bang Japar, Rabu (30/01/2019) malam.

"Berusaha mencari-cari orang yang tidak bersalah," ujarnya menambahkan.

Fadli, datang sebagai undangan konferensi pers yang digelar tim kuasa hukum Buni Yani, setelah diterimanya salinan putusan Kasasi dari Mahkamah Agung (MA). Putusan tersebut, dinilai membingungkan dan tidak memberi kepastian hukum.

"Putusan kasasi ini sangat jelas-tidak mempunyai pernyataan yang tegas bahwa Buni Yani bersalah. Ini non exceutable," ujar Fadli.

Seperti diketahui, tim kuasa hukum Buni Yani baru menerima salinan putusan Kasasi dari MA pada hari ini, Rabu (30/01/2019).

Putusan tersebut, dianggap membingungkan karena hanya terdiri dari dua poin yakni penolakan terhadap kasasi baik Buni Yani dan juga Jaksa, serta perintah pada Buni Yani untuk membayar biaya perkara senilai Rp2500.

Seharusnya, putusan kasasi dari MA berupa putusan baru dari putusan yang sebelumnya ditetapkan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, baik berupaya penguatan atau sebaliknya.

Tak hanya itu, putusan kasasi MA pun dianggap cacat karena mengandung beberapa kesalahan ketik terkait umur Buni Yani dan lain-lain.

"Kesalahan umur, apa, itu bisa batal demi hukum, menurut saya," kata ketua tim kuasa hukum Buni Yani, Aldwin Rahadian.

Dalam putusan sebelumnya, Buni Yani divonis 18 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Bandung. Buni Yani dinyatakan bersalah melanggar Pasal 32 ayat Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) karena mengunggah video pidato Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok ketika masih menjabat Gubernur DKI pada 6 Oktober 2016.

Tuduhannya, video tersebut diedit menjadi 30 detik dari durasi asli pidato Ahok sepanjang 1 jam 48 menit 33 detik. Sebab video pidato inilah, Ahok dipidana dan kalah di Pilkada DKI 2017.***

Editor:Muslikhin Effendy
Kategori:DKI Jakarta, Metropolitan, Voli, Olympic, Badminton
wwwwww