"Pemerintah bisa kapan saja membubarkan karena itu hak preogratif pemerintah (Presiden, red)," kata Iskandarsyah di markas TKN 01 di bilangan Jl. Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa (12/03/2019).
"Ormas ini membahayakan, Ormas ini tidak memberikan kesejukan, apalagi Ormas ini tidak memberikan kontribusi baik kepada negara ini," urainya menambahkan.
Saat ditanya dasar hukum pembubaran FPI, Iskandarsyah mengatakan, "Presiden harus tinjau kembali itu lewat Kemengari, lewat Menkumham, kalau emang tidak, hanya provokatif, mending bubarin! Buat apa?".
Selain karena alasan kontribusi positif FPI kepada Negara Republik Indonesia yang dinilai tidak ada, Iskandarsyah menjadikan potret sweeping FPI terhadap praktek yang dinilai sebagai kegiatan kemaksiatan sebagai arogansi FPI terhadap hukum di Indonesia.
"Bertindak terlalu arogan. Bahkan yang domainnya aparat penegak hukum diambil oleh ormas ini. Kaya pengrusakan tempat hiburan malam," katanya.
Lebih jauh, dugaan FPI sebagai perpanjangan tangan dari PAM Swakarsa tahun 1998 pun disebut oleh Iskandar. "PAM Swakarsa ini memang dibentuk untuk menghadapi mahasiswa maupun masyarakat yang berdemo,".
FPI, dinilai Iskandar, relatif kuat di hadapan hukum, mengingat minimnya penindakan terhadap oknum-oknum FPI ketika tersangkut perkara hukum.
"Saya melihat kasus FPI yang diproses secara hukum baru Habib Rizieq dan Panglimanya, Munarman,".
Iskandarsyah pun mempertanyakan mengapa FPI tampak demikian kuat, namun Ia enggan berspekulasi adanya dugaan kekuatan besar di balik FPI.
"Kalau itu saya nggak mau ngomong-masalah dipelihara atau tidak. Cuma saya berpikir bahwa pemerintah belum (bertidak, red) dan pemerintah juga harus berani." pungkas Iskandarsyah.***
