Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Empat Pulau di Riau Terancam Tenggelam, DPR: Kedaulatan dan Keamanan Nasional Terancam
Lingkungan
19 jam yang lalu
Empat Pulau di Riau Terancam Tenggelam, DPR: Kedaulatan dan Keamanan Nasional Terancam
2
Pandemi Masih Berlangsung, Senayan Ingatkan soal Geopolitik
DPR RI
23 jam yang lalu
Pandemi Masih Berlangsung, Senayan Ingatkan soal Geopolitik
3
DPR Fokus Awasi Dana Penanggulangan Pandemi Covid-19
DPR RI
7 jam yang lalu
DPR Fokus Awasi Dana Penanggulangan Pandemi Covid-19
4
PJJ Belum Bisa Diterapkan di Luar Pandemi
DPR RI
8 jam yang lalu
PJJ Belum Bisa Diterapkan di Luar Pandemi
5
Isu Penanggulangan Covid-19 untuk Redam Potensi Konflik di Pilkada
Pemerintahan
7 jam yang lalu
Isu Penanggulangan Covid-19 untuk Redam Potensi Konflik di Pilkada
6
Telkomsel 'Mentahkan' Keluhan Denny Siregar soal Kebocoran Data
Peristiwa
21 jam yang lalu
Telkomsel Mentahkan Keluhan Denny Siregar soal Kebocoran Data
Home  /  Berita  /  GoNews Group

OTT Direksi BUMN, KPK Juga Amankan Toyota Alphard

OTT Direksi BUMN, KPK Juga Amankan Toyota Alphard
Kamis, 28 Maret 2019 02:34 WIB
JAKARTA - KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) direksi BUMN Pupuk Indonesia.

Ada sejumlah barang bukti yang diamankan termasuk mobil Toyota Alphard.

"Ya itu salah satu barang bukti awal yang juga kami amankan karena kami kan mengamankan driver juga," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (28/3/2019).

Dia mengatakan mobil itu dibawa karena si sopir yang turut diamankan sedang berada di lokasi dan membawa mobil itu. Saat ini para pihak yang diamankan sedang diperiksa di KPK.

"Driver yang membawa mobil tersebut sekaligus karena berada di lokasi kami bawa ke kantor KPK untuk kebutuhan lebih lanjut," ucapnya.

Total ada 7 orang yang diamankan KPK dalam OTT ini. Saat ini ketujuh orang tersebut berstatus sebagai terperiksa.

KPK punya waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka.***

Editor:Muslikhin Effendy
Sumber:detik.com
Kategori:GoNews Group, Peristiwa, Hukum, Politik, DKI Jakarta

wwwwww