Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Michelle Ukir Sejarah, Renang Sumbang Medali Ketiga Indonesia
Olympic
21 jam yang lalu
Michelle Ukir Sejarah, Renang Sumbang Medali Ketiga Indonesia
2
Aira Pertama Kali Rasakan Triathlon Kelas Dunia
Olympic
21 jam yang lalu
Aira Pertama Kali Rasakan Triathlon Kelas Dunia
3
Prakiraan Cuaca BMKG Jabodetabek, Hujan Berpeluang Turun Mulai Sore hingga Malam Hari Ini
Metropolitan
12 jam yang lalu
Prakiraan Cuaca BMKG Jabodetabek, Hujan Berpeluang Turun Mulai Sore hingga Malam Hari Ini
4
Jelang Jeda Internasional, Persib Bidik Kemenangan Hadapi Java United FC
Sepakbola
21 jam yang lalu
Jelang Jeda Internasional, Persib Bidik Kemenangan Hadapi Java United FC
5
Messidoro Puas Jadi Pemain Terbaik Usai Tumbangkan PSIM
Sepakbola
21 jam yang lalu
Messidoro Puas Jadi Pemain Terbaik Usai Tumbangkan PSIM
6
Dijamu PSS, Bhayangkara FC Berharap Bisa Curi Gol Lebih Dulu
Sepakbola
21 jam yang lalu
Dijamu PSS, Bhayangkara FC Berharap Bisa Curi Gol Lebih Dulu
Home  /  Berita  /  Badminton

Eggi Sudjana Ditangkap, BPN Belum Koordinasikan Bantuan Hukum

Eggi Sudjana Ditangkap, BPN Belum Koordinasikan Bantuan Hukum
Selasa, 14 Mei 2019 19:35 WIB
Penulis: Muhammad Dzulfiqar
JAKARTA - Sekjen Pergerakan Advokat untuk Demokrasi Indonesia (PADI), Arisakti Prihatwono mengungkapkan, belum ada pembahasan serius di Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02 Prabowo-Sandi pasca penangkapan Eggi Sudjana.

"Kami belum berkoordinasi terkait itu. Sepertinya belum," katanya Arisakti saat dikonfirmasi GoNews Grup, Selasa (14/05/2019).

Eggi, dikenal publik sebagai bagian dari juru kampanye nasional BPN 02. Belakangan, Eggi berurusan dengan polisi terkait dugaan makar dan mulai ditahan pada Selasa (14/05/2019).

Sebelum ditahan, Eggi sempat meminta keseriusan Presiden Jokowi dalam berdemokrasi. Hal ini, karena Eggi menilai, pasal makar yang dikenakan pada dirinya, bekerja dengan konstruksi hukum yang keliru. Tepatnya, apa yang soal disposisi people power yang Eggi tujukan pada penyelenggaraan Pemilu atau juga Jokowi sebagai Calon Presiden, bukan sebagai Presiden.

"Jokowi bisa perintahkan kepada Kapolri (Jenderal Tito Karnavian) untuk tidak ditahan kalau dia (Jokowi) berdemokrasi yang benar," ujar Eggi di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (13/05/2019) kemarin.

Adapun PADI, merupakan sebuah pergerakan sekumpulan Advokat yang peduli kepada proses dan hasil Pemilu 2019 yang demokratis, jujur dan berintegritas. PADI meyakini bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (Rechstaat) dan bukan negara kekuasaan (Maachstaat).

Hari ini, Selasa (14/05/2019), PADI mendampingi relawan Tim IT BPN 02 yang diketuai Mustofa Nahrawardaya untuk menyerahkan bukti tambahan dugaan C1 dan Berita Acara Planonya yang merugikan kubu 02.***

Editor:Muslikhin Effendy
Kategori:Badminton, PON, Olympic, Voli, Metropolitan, DKI Jakarta
wwwwww