Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Umumkan Amerika Keluar dari Keanggotaan, Donald Trump Sebut WHO 'Boneka' China
Internasional
23 jam yang lalu
Umumkan Amerika Keluar dari Keanggotaan, Donald Trump Sebut WHO Boneka China
2
Minta Polri Tidak Terlalu Parno, IPW: Segera Bebaskan Ruslan Buton
Peristiwa
22 jam yang lalu
Minta Polri Tidak Terlalu Parno, IPW: Segera Bebaskan Ruslan Buton
3
Aksi Ricuh Demonstrasi Merebak di 30 Kota di Amerika
Internasional
23 jam yang lalu
Aksi Ricuh Demonstrasi Merebak di 30 Kota di Amerika
4
Lawan Covid -19, Aziz Syamsudin Ajak Warga Budayakan Gotong Royong
Politik
24 jam yang lalu
Lawan Covid -19, Aziz Syamsudin Ajak Warga Budayakan Gotong Royong
5
Sekolah Kembali Dibuka, F-PKS: Jangan Terburu-buru
Politik
24 jam yang lalu
Sekolah Kembali Dibuka, F-PKS: Jangan Terburu-buru
6
HNW Desak Polisi Usut Aksi Teror ke Wartawan, Narasumber dan Panitia Diskusi UGM
Politik
23 jam yang lalu
HNW Desak Polisi Usut Aksi Teror ke Wartawan, Narasumber dan Panitia Diskusi UGM
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Eggi Sudjana Ditangkap, BPN Belum Koordinasikan Bantuan Hukum

Eggi Sudjana Ditangkap, BPN Belum Koordinasikan Bantuan Hukum
Selasa, 14 Mei 2019 19:35 WIB
Penulis: Muhammad Dzulfiqar
JAKARTA - Sekjen Pergerakan Advokat untuk Demokrasi Indonesia (PADI), Arisakti Prihatwono mengungkapkan, belum ada pembahasan serius di Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02 Prabowo-Sandi pasca penangkapan Eggi Sudjana.

"Kami belum berkoordinasi terkait itu. Sepertinya belum," katanya Arisakti saat dikonfirmasi GoNews Grup, Selasa (14/05/2019).

Eggi, dikenal publik sebagai bagian dari juru kampanye nasional BPN 02. Belakangan, Eggi berurusan dengan polisi terkait dugaan makar dan mulai ditahan pada Selasa (14/05/2019).

Sebelum ditahan, Eggi sempat meminta keseriusan Presiden Jokowi dalam berdemokrasi. Hal ini, karena Eggi menilai, pasal makar yang dikenakan pada dirinya, bekerja dengan konstruksi hukum yang keliru. Tepatnya, apa yang soal disposisi people power yang Eggi tujukan pada penyelenggaraan Pemilu atau juga Jokowi sebagai Calon Presiden, bukan sebagai Presiden.

"Jokowi bisa perintahkan kepada Kapolri (Jenderal Tito Karnavian) untuk tidak ditahan kalau dia (Jokowi) berdemokrasi yang benar," ujar Eggi di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (13/05/2019) kemarin.

Adapun PADI, merupakan sebuah pergerakan sekumpulan Advokat yang peduli kepada proses dan hasil Pemilu 2019 yang demokratis, jujur dan berintegritas. PADI meyakini bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (Rechstaat) dan bukan negara kekuasaan (Maachstaat).

Hari ini, Selasa (14/05/2019), PADI mendampingi relawan Tim IT BPN 02 yang diketuai Mustofa Nahrawardaya untuk menyerahkan bukti tambahan dugaan C1 dan Berita Acara Planonya yang merugikan kubu 02.***

Editor:Muslikhin Effendy
Kategori:GoNews Group, Umum, Peristiwa, Pemerintahan, Politik, DKI Jakarta

wwwwww