Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Petugas Kebersihan DKI Jakarta Nikahi Bule Cantik Austria, Begini Kisah Cintanya
Umum
10 jam yang lalu
Petugas Kebersihan DKI Jakarta Nikahi Bule Cantik Austria, Begini Kisah Cintanya
2
JPU KPK Sebut Imam Nahrawi Kerap Terima Uang Tidak Sah Melalui Asisten Pribadi
Hukum
11 jam yang lalu
JPU KPK Sebut Imam Nahrawi Kerap Terima Uang Tidak Sah Melalui Asisten Pribadi
3
RS Bantah Berikan Rp15 Juta Agar Pasien Meninggal Akibat Asam Lambung Jadi Pasien Covid-19
Kesehatan
8 jam yang lalu
RS Bantah Berikan Rp15 Juta Agar Pasien Meninggal Akibat Asam Lambung Jadi Pasien Covid-19
4
Ada Lonjakan Tagihan Listrik, PLN Pusat Minta Maaf Alasan Pembayaran Dihitung Rata-rata Tiga Bulan
Ekonomi
5 jam yang lalu
Ada Lonjakan Tagihan Listrik, PLN Pusat Minta Maaf Alasan Pembayaran Dihitung Rata-rata Tiga Bulan
5
Tak Setuju hanya 95%, Komisi VIII DPR Minta BPKH Kembalikan 100% Dana Haji ke JCH
Politik
3 jam yang lalu
Tak Setuju hanya 95%, Komisi VIII DPR Minta BPKH Kembalikan 100% Dana Haji ke JCH
6
Anggaran Covid-19 Membengkak dari Rp405,1 T jadi Rp677,2 Triliun, Ini Tanggapan Anggota Komisi XI DPR RI
Politik
7 jam yang lalu
Anggaran Covid-19 Membengkak dari Rp405,1 T jadi Rp677,2 Triliun, Ini Tanggapan Anggota Komisi XI DPR RI
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Akademisi Hukum Nilai Penggunaan Pasal Makar pada Eggi dan Kivlan Tidak Tepat

Akademisi Hukum Nilai Penggunaan Pasal Makar pada Eggi dan Kivlan Tidak Tepat
Jum'at, 17 Mei 2019 02:26 WIB
Penulis: Muhammad Dzulfiqar
JAKARTA - Akademisi Hukum dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hajar menilai, penggunaan pasal makar pada Eggi Sudjana tidak tepat jika melihat konteks sosial yang ada.

"Jangan dulu masuk ke (pasal) makar lah, kalau menurut saya," ujar Fickar kepada wartawan di Jakarta, Kamis (16/05/2019).

Menurut Fickar, berdasarkan situasi sosial dimana pernyataan Eggi terkait dengan gelaran Pemilu Presiden (Pilpres), maka pasal makar belum tepat digunakan.

"Boleh diperiksa dengan sangkaan pasal apapun boleh. Pasal ujaran kebencian, menghasut, segala macam ada," kata Fickar.

Ia melanjutkan, jika Pilpres sudah usai dimana Presiden dan Wakil Presiden terpilih sudah ditetapkan, tapi pernyataan-pernyataan terindikasi makar masih ada, maka "itu boleh diterapkan pasal makar," tegas Fickar.

Seperti diketahui, Eggi Sudjana dan sederet nama oposan berurusan dengan hukum atas dugaan makar. Selain Eggi, ada Kivlan Zen (Purnawirawan TNI yang juga senior mantan Presiden RI, SBY) dan Politisi Gerindra, Permadi.***

Editor:Muslikhin Effendy
Kategori:GoNews Group, Peristiwa, Pemerintahan, Politik, DKI Jakarta

wwwwww