Sri Mulyani Siapkan Rp10 Triliun untuk Kartu Pra Kerja Jokowi

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati disebut bakal mengalokasikan anggaran sebesar Rp10,3 triliun untuk program Kartu Pra Kerja. Alokasi itu disiapkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020.

Hal tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri usai rapat pagu indikatif RAPBN 2020 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/7). "Anggarannya yang setidaknya dicadangkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp10 triliunan," ungkap Hanif usai rapat.

Kartu Pra Kerja merupakan salah satu 'program jualan' Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Meski sudah menganggarkan, Hanif belum menjelaskan lebih lanjut apakah anggaran tersebut akan dimasukkan ke Kementerian Ketenagakerjaan atau terbagi ke kementerian lain.

Menurut dia, hal tersebut belum benar-benar diputuskan lantaran konsep kartu tersebut masih difinalisasi lintas kementerian.

"Kami hanya tinggal selesaikan desain yang tengah dibicarakan di bawah Pak Menko Perekonomian (Darmin Nasution)," jelasnya.

Ia menekankan ke depan Jokowi ingin fokus pada pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM). Oleh karena itu, sejumlah program yang menyasar tujuan pembangunan itu akan mendapat tambahan alokasi anggaran.

Salah satunya, program Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas dan pendidikan vokasional yang dikelola Kementerian Ketenagakerjaan. Hanif mengatakan Sri Mulyani sudah merestui kenaikan anggaran untuk program BLK Komunitas dari Rp1 triliun pada APBN 2019 menjadi Rp2 triliun pada RAPBN 2020.

"BLK Komunitas setidaknya (memberikan pelatihan ke) 2 ribu orang, (anggarannya) sudah dicadangkan Rp2 triliun," terangnya.

Kendati begitu, ia belum bisa memberi bocoran berapa kemungkinan kenaikan anggaran untuk program vokasi pada tahun depan. Namun, ia menekankan penambahan anggaran juga bisa bertambah dari 'sumbangan' perusahaan swasta.

Pemerintah baru-baru ini mengeluarkan kebijakan insentif pengurangan pajak yang dikenal dengan istilah super deductiable tax sebesar 200 persen untuk perusahaan yang memberikan pendidikan vokasi bagi tenaga kerja di Indonesia. Lalu, ada pula insentif pengurangan pajak mencapai 300 persen bagi perusahaan yang mendirikan pusat riset di Tanah Air.

"Kan kami sudah keluarkan super deductiable tax. Itu pengusaha Kadin dan Apindo sudah bilang tertarik," tandasnya.***