Jika Agenda Strategis Tak Diakomodasi, PDIP Siapkan Kader Jadi Ketua MPR

JAKARTA - Wakil Sekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah angkat bicara soal perebutan kursi MPR di antara partai koalisi. Diperkirakan ada dua paket pimpinan yang muncul jika kata mufakat tidak tercapai.

"Bisa ada satu paket atau paling banyak ada 2 paket. Kalau 1 paket berarti aklamasi. Yang ideal itu karena MPR adalah lembaga majelis, maka yang ideal pemilihan pimpinan MPR harus dilaksanakan dengan cara-cara musyawarah mufakat," ucap Wakil Sekretaris Jenderal Ahmad Basarah di kantor PA GMNI, Jakarta, Senin (22/7/2019).

Dia menuturkan, yang dibutuhkan MPR saat ini adalah Ketua yang bisa memastikan 5 tahun ke depan seperti apa. Misalnya, rencana amandemen terbatas UUD 1945 khusus untuk memberi kembali wewenang MPR menetapkan GBHN.

"Agenda kedua, menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, agar dapat memandu lembaga lain untuk mencapai tujuan negara bersama-sama. Ketiga, agenda MPR untuk menjadi mitra kerja BPIP. Yang mana tugas sosialisasi dan pembangunan ideologi bangsa itu tidak bisa dilakukan oleh satu cabang kekuasaan saja, antara oleh BPIP saja atau MPR saja. Kedua lembaga harus dipastikan bisa bersinergi, bekerja sama, agar ada kesamaan persepsi," jelas Basarah.

Selain itu, masih kata pria yang duduk sebagai Wakil Ketua MPR ini, memastikan mental ideologi bangsa, kemudian memastikan sistem presidensial berjalan efektif.

Basarah menegaskan, sikap partainya, lebih fokus pada memastikan agenda MPR lima tahun ke depan. Selain itu, sepanjang para calon pimpinan partai, baik dari koalisi maupun tidak, mau menerima agenda yang PDIP, dan bisa bekerjasama.

"Namun, jika agenda strategis yang kami usulkan itu tidak diterima oleh partai-partai politik lain, mungkin dengan sangat terpaksa PDI Perjuangan akan memperjuangkan kadernya untuk menjadi ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tapi itu adalah opsi terakhir ketika tawaran agenda strategis ini tidak mendapat respons yang positif atau tidak memiliki kepastian," ungkap Basarah.

Dia meminta, jangan kursi Ketua MPR ini diperebutkan, hanya semata-mata untuk kekuasaan politik.

"Jangan, seakan-akan pimpinan MPR sebagai lahan perebutan jabatan kekuasaan politik. kita harus melihat kepentingan yang lebih besar, bahwa bangsa dan negara yang begitu besar dan kompleks permasalahannya ini harus diselesaikan permasalahan dari hulunya," tukasnya.

Dia tak menampik, bahwa memang ada pembicaraan yang bersifat informal untuk paket pimpinan MPR ini.

"Tapi, pengerucutan ada di level ketua umum, nanti mengenai formasi dan agenda-agenda itu akan disepakati pada forum pertemuan antar ketua umum partai politik," pungkasnya.***