Singgung Soal Gaji, Jokowi: Pendapatan Anggota DPR Lebih Besar dari Presiden

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung pendapatan yang diterima anggota DPR. Jokowi menyebut pendapatan yang diterima para wakil rakyat itu lebih besar dari menteri, bahkan presiden.

Hal itu Jokowi sampaikan saat memberikan sambutan dalam Pembukaan Orientasi dan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Anggota DPR RI dan DPD RI Terpilih Periode 2019-2024, di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (26/8/2019).

"Saya mohon maaf, sekarang urusan income, pendapatan anggota DPR, kan juga sudah lebih besar dari menteri. Bahkan lebih besar dari presiden. Maaf kalau saya keliru," kata Jokowi.

Jokowi lantas bertanya soal kebenaran pendapatan anggota DPR yang lebih besar dari menteri dan presiden kepada peserta yang mengikuti pembekalan. Peserta adalah anggota DPR dan DPD terpilih periode 2019-2024.

"Benar?" tanya Jokowi.

"Enggak," jawab kompak para peserta.

Jokowi mengatakan jika keliru soal jumlah pendapatan anggota DPR yang lebih besar dari menteri dan presiden, dirinya akan menghitung kembali. Mantan wali kota Solo itu lantas bertanya kepada Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang juga hadir.

Melihat respons Bamsoet yang memberi hormat, Jokowi meyakini bahwa pernyataan dirinya soal pendapatan anggota DPR lebih besar dari menteri dan presiden benar.

"Mestinya yang saya sampaikan tadi benar. Pak Ketua, benar? Benar. Pak Ketua sudah gini (hormat). Benar, Pak," ujarnya.

Presiden terpilih itu mengajak para anggota DPR dan DPD terpilih periode 2019-2024 untuk bekerja sama menghadapi tantangan yang sudah berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

Jokowi pun menyinggung soal fungsi legislasi dari DPR. Mantan gubernur DKI Jakarta itu mengakui regulasi terlalu banyak dan justru menjerat sendiri. Ia meminta agar penyusunan regulasi dibuat lebih sederhana.

"Sehingga eksekutif ini bisa berjalan lebih cepat dan cepat memutuskan terhadap perubahan-perubahan yang ada," tuturnya.

"Kita saat ini butuh deregulasi besar-besaran, penyederhanaan dan konsistensi kita di dalam membuat regulasi, yang orientasi semuanya harus hasil, output," kata Jokowi menambahkan.***