Dinsos P3AP2KB Kepulauan Meranti Gelar Advokasi Pengarusutamaan Gender

SELATPANJANG - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar Advokasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di Aula Afifa Sport Center, Kamis (26/9/2019).

Kepala Dinsos P3AP2KB Agusyanto Bakar melalui Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (Kabid PPA) Nelfi Gusharyani mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada penyelenggara pembangunan dan pelaksanaan kebijakan terkait isu gender, perempuan dan anak.

"Pengarusutamaan gender ini merupakan strategi untuk mengurangi kesenjangan dan mencapai kesetaraan gender. Melalui kegiatan inilah kita beri pemahaman  kepada Organisasi-organisasi perangkat daerah (OPD) agar dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, dapat kiranya mengenali perbedaan kebutuhan serta kepentingan laki-laki dan perempuan dan anak" ujar Nelfi.

Disamping itu, kegiatan ini juga sebagai implementasi dari peraturan menteri dalam negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang pedoman umum pelaksanaan PUG di daerah, yaitu dengan membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) dan Focal Point Gender (FPG)

"PUG di Meranti sendiri sudah terbentuk sesuai dengan Perbup Meranti Nomor 43 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender. Inilah yang menjadi regulasi bagi OPD di Lingkungan Pemkab Meranti untuk mengimplementasi PUG di OPD nya masing-masing" terangnya.

Meski demikian, Nelfi mengatakan masih banyak anggota pokja PUG yang belum sepenuhnya memahami tugas dan fungsinya. Untuk itu advokasi PUG pada tiap-tiap OPD harus dilakukan sedini mungkin agar pengimplementasian PUG dalam program kegiatan dapat berjalan dengan optimal.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas PPPA Provinsi Riau, Devi Rusanti mengatakan pihaknya berharap agar seluruh OPD paham dan mengerti dalam mengusung anggaran yang responsif gender.

"Jadi semua OPD harus melakukan ini. Bagaimana dalam merencanakan anggaran dan pembangunan, kepala OPD juga harus memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat sesuai kebutuhan gendernya. Kita dari provinsi akan siap mendampingi dalam percepatan terbentuknya PUG di daerah" tutupnya. (rls)