Jelang Pemilihan Ketum Golkar, Fraksi Bisa Minta Bamsoet Mundur dari Ketua MPR

JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Idris Laena, mengemukakan adanya etika yang berlaku di internal beringin, bahwa setiap orang yang menjabat pengurus di partai atau menjabat di alat kelengkapan dewan termasuk menjabat Ketua MPR RI, harus mundur dari jabatan tersebut ketika mencalonkan diri menjadi Ketua Umum Partai Golkar.

"Ditunjuk oleh Pimpinan tapi kok malah menjadi saingan Ketua Umum yang harusnya dia menjadi bagian yang mensukseskan Ketua Umum," kata Idris kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2019).

Terbuka kemungkinan, Fraksi Partai Golkar MPR RI akan membuat rekomendasi pengunduran diri Bamsoet atau bahkan pemecatannya dari jabatan Ketua MPR RI, jika Bamsoet mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Golkar. Tapi Idris menegaskan, kebijakan itu tak bisa muncul dari dirinya.

"Kebijakan itu ada di Pimpinan Partai, kalau perintahnya seperti itu, saya akan melaksanakan," kata Idris.

Sebagai Ketua Fraksi, Idris juga menegaskan, "Jangan lupa! fraksi Golkar di MPR adalah perpanjangan tangan partai Golkar di MPR,".

Idris mengakui bahwa etika yang berlaku ini memang relatif menjadi sorotan, karena masa pendaftaran Calon Ketua Umum yang lebih awal dari Pemilihan Ketua Umum periode-periode sebelumnya.

Kali ini, kata Idris, pendaftaran tidak dibuka saat gelaran Munas, tapi sudah dimulai beberapa pekan lalu, dan sudah ada sekira 8 orang yang mendaftar.

Seperti diketahui, Munas (Musyawarah Nasional) Partai Golkar akan berlangsung pada 3-6 Desember 2019 dan salah satu agendanya adalah penetapan Ketua Umum Partai Golkar periode 2019-2024.

Ketua Umum Golkar saat ini, Airlangga Hartarto, dan kadernya yang juga Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) menjadi 2 nama yang sejauh ini paling santer disebut mengisi bursa Caketum Golkar.***