PPP Pecah Sampai ke Bawah, Humphrey Dorong Islah Bermartabat Songsong Pemilu 2024

JAKARTA - Ketua Umum DPP PPP Muktamar Jakarta, Humprey Djemat, mendorong partai berlambang Ka'bah tersebut bersatu atau islah secara bermartabat, guna pemenangan di Pemilu 2024 mendatang.

"Islah yang bermartabat dan juga islah yang menyatukan PPP menjadi kuat, bukan islah-islahan. Itu harus kita bedakan," kata Humprey dalam diskusi bertajuk "Reformasi Partai Politik" di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/12/2019).

"Kalau sudah terjadi islah, kenapa masih ada PPP Muktamar Jakarta yang belum lama ini menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) dengan 34 DPW PPP," ujarnya menjelaskan apa yang Ia maksud dengan 'islah-islahan'.

Ia menandaskan, PPP pecah bukan hanya di tingkat elit saja namun sampai ke tingkat bawah, "sehingga kalau terjadi seperti itu maka apa bisa dikatakan sudah terjadi islah?".

"Makanya terus terang, saya bilang hasil Pemilu 2019 ini-tanpa menyalahkan siapa-siapa, kita jadi bahan instropeksi untuk menyatukan PPP," ujarnya.

Dia menilai penyebab turunnya suara PPP di Pemilu 2019 karena masih adanya konflik internal di PPP, sehingga riwayat islah di 2016 menjadi pertanyaan.

Menurut dia, kalau PPP tidak ada masalah pada Pemilu 2019, bisa jadi parameter bahwa islah sudah terjadi.

Dia menilai PPP harus lebih menyatu dan saling memperkuat ke depannya. Kubu Muktamar Jakarta dan Muktamar Pondok Gede, harus mulai mempersiapkan diri untuk melakukan Muktamar bersama.

"Kita harus semua elemen di PPP, baik Mukatamar Jakarta yang saya pimpin, dan Muktamar Pondok Gede yang dipimpin Suharso, mulai berhubungan dan berkomunikasi serta mulai mempersiapkan diri melakukan Muktamar bersama dan bermartabat," katanya.

Dalam diskusi tersebut, pengamat politik LIPI, Siti Zuhro menilai, partai politik dihadapkan pada masalah pelembagaan yang cukup serius karena dalam konteks Pileg dan Pilpres, antusiasme dukungan rakyat sejak Pemilu 1999 sampai Pemilu 2019 cenderung fluktuatif dan tidak sama.

Menurut dia, dinamika partai kerap diwarnai konflik internal, bahkan ada yang berujung pada "pembelahan" parpol.

Dia mengatakan rendahnya kepercayaan publik terhadap parpol karena partai masih mempraktekkan sistem patronase, kolutisme, nepotisme dan kekerabatan.

Siti menilai proses pelembagaan partai politik merupakan salah satu agenda penting dalam jangka panjang untuk membangun sistem dan kehidupan kepartaian yang lebih demokratis dan berkualitas ke depan.***