Jika Ingin Tetap Ada di Pemilu 2024, Pengamat Sarankan PPP Islah

JAKARTA - Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago menilai konflik internal PPP dan dualisme kepemimpinan yang berkepanjangan membuat raihan elektoral partai tersebut "jeblok", sehingga langkah terbaik adalah melakukan islah.

"Konflik dualisme yang berkepanjangan membuat masa depan PPP menjadi suram, tidak ada cara penyembuhan selain islah dan bersatu," kata Pangi di Jakarta, Sabtu, (14/12/2019).

Dia menilai PPP sudah terlalu lama mempertahankan konflik yang sesungguhnya berdampak pada soliditas internal dan mempengaruhi kerja-kerja politik partai dalam tiap momentum politik.

Menurut pria asli Sumatera Barat ini, Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP bisa menjadi momentum bersatunya dua kubu kepemimpinan sehingga keduanya harus menyadari bahwa konflik tidak akan berguna bagi internal partai.

"Faksi itu biasa dan alamiah dalam parpol. Jadi keinginan Ketua Umum DPP PPP Muktamar Jakarta, Humprey Djemat yang ingin PPP kembali bersatu, harusnya bisa diterima kubu satunya lagi," ujarnya.

Pangi menilai masing-masing kubu Suharso dan Humphrey jangan egois karena yang harus diutamakan adalah kemaslahatan dan masa depan partai.

Menurut dia, kedua kubu diuji kenegarawanannya sehingga kalau ingin islah maka harus sungguh-sungguh sehingga jangan timbulkan konflik baru. "Jangan terlalu egois, jauh lebih utama kemaslahatan dan masa depan PPP diprioritaskan ketimbang kepentingan jangka pendek, kekuasaan untuk kepentingan pribadi," ujarnya.

Kedua kubu menurut Pangi harus berfikir jernih, menahan diri dan bagaimana bekerja keras agar kedua kubu bisa segera islah demi menatap masa depan yang lebih baik.

Dia mengatakan, jangan sampai konflik PPP tidak ada ujungnya dan berkepanjangan karena dampaknya tidak main-main yaitu partai tersebut diperkirakan tidak ada dalam peta politik di 2024.

Hal itu menurut dia karena diperkirakan PPP tidak lolos ambang batas parlemen atau "parlementary threshold" dan itu akan terjadi apabila kedua kubu tidak intropeksi dan tidak mengutamakan kepentingan partai. ***