Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Lembaga Penyiaran harus Mampu Memperkuat Ideologi Bangsa
Politik
22 jam yang lalu
Lembaga Penyiaran harus Mampu Memperkuat Ideologi Bangsa
2
169 Tetangga HRS Rapid Test, Polisi: Hasilnya Nonreaktif Semua
Kesehatan
19 jam yang lalu
169 Tetangga HRS Rapid Test, Polisi: Hasilnya Nonreaktif Semua
3
Legislator Ini Ajak Tokoh dan Ustazah di Jakarta Berjuang Bersama
Politik
8 jam yang lalu
Legislator Ini Ajak Tokoh dan Ustazah di Jakarta Berjuang Bersama
4
Ini Kriteria Rektor UIN Suska Pengganti Akhmad Mujahidin Menurut DPR RI
Pemerintahan
7 jam yang lalu
Ini Kriteria Rektor UIN Suska Pengganti Akhmad Mujahidin Menurut DPR RI
5
Sosok Gusti Ega Putrawan, Anak Pebisnis Rokok, Pacaran Dikawal TNI
Umum
8 jam yang lalu
Sosok Gusti Ega Putrawan, Anak Pebisnis Rokok, Pacaran Dikawal TNI
6
Firman Usulkan RUU HIP Tak Masuk Prolegnas 2021
Politik
10 jam yang lalu
Firman Usulkan RUU HIP Tak Masuk Prolegnas 2021
Home  /  Berita  /  GoNews Group

DPD Setuju Usulan Wakil Presiden Mendatang dari Unsur Daerah

DPD Setuju Usulan Wakil Presiden Mendatang dari Unsur Daerah
Rabu, 18 Desember 2019 17:31 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI), mengaku setuju dengan usulan wakil presiden di masa datang merupakan representasi daerah guna memperkuat peran dan simbol kedaerahan dalam ketatanegaraan Indonesia.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan Najamuddin dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2019” bersama Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) di Gedung DPR, Rabu (18/12/2019).

"Saya setuju dengan usulan itu untuk penguatan simbol dan peran daerah. Presiden diusung partai politik, lalu wakilnya diserahkan pada perwakilan daerah," ujarnya.

Najamuddin mengatakan, jika wacana itu terwujud dalam sistem pemilihan presiden maka setidaknya akan mengurangi potensi benturan karena adanya aspirasi daerah yang terwakili.

Indonesia kata Najamuddin, akan bisa lebih konsentrasi membangun ekonomi tanpa banyak menghabiskan uang negara untuk kegiatan politik yang sering menguras dana dan tenaga.

Senator asal Provinsi Bengkulu itu mengingatkan selama ini peran DPD dalam konstitusi belum sebanding dengan kekuatan representasi yang dimilikinya. Karena itu, dia mengatakan dalam amendemen UU Negara Republik Indonesia, perlu dilakukan penguatan peran dan kewenangan perwakilan daerah tersebut.

Dia mengatakan rata-rata raihan suara seorang anggota DPD lebih tinggi daripada anggota DPR sehingga legitimasi politinya kuat.

Bahkan, ada anggota DPD yang meraih suara 20 persen dari jumlah pemilih di daerah pemilihannya.

“Kekuatan representasi yang dimiliki anggota DPD belum sebanding dengan kewenangan konstitusional yang dimilikinya,” ujarnya.***

wwwwww