Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Kasus Sadap Terungkap, Ical Syamsudin: Kontra Intelijen Prabowo Berjalan
Hukum
23 jam yang lalu
Kasus Sadap Terungkap, Ical Syamsudin: Kontra Intelijen Prabowo Berjalan
2
Jika Presiden Diduga Disadap Ilegal, SGY Pertanyakan Perlindungan Privasi Rakyat
Hukum
19 jam yang lalu
Jika Presiden Diduga Disadap Ilegal, SGY Pertanyakan Perlindungan Privasi Rakyat
3
Mantan Presiden SBY Soroti Penyadapan Prabowo Subianto, Tiga Jenderal Polisi Resmi Ditahan
Umum
20 jam yang lalu
Mantan Presiden SBY Soroti Penyadapan Prabowo Subianto, Tiga Jenderal Polisi Resmi Ditahan
4
Asael dan Sashenka Buktikan Atlet Muda Indonesia Berpotensi Bersaing di Panggung Dunia
Olympic
16 jam yang lalu
Asael dan Sashenka Buktikan Atlet Muda Indonesia Berpotensi Bersaing di Panggung Dunia
5
KJP Plus dan KJMU Mulai Cair 3 November, Total Anggaran Capai Rp164,67 Miliar
Metropolitan
16 jam yang lalu
KJP Plus dan KJMU Mulai Cair 3 November, Total Anggaran Capai Rp164,67 Miliar
6
PP FTI Prihatin dan Kecewa Triathlon Tak Dipertandingkan di SEA Games 2027
SEA Games
14 jam yang lalu
PP FTI Prihatin dan Kecewa Triathlon Tak Dipertandingkan di SEA Games 2027
Home  /  Berita  /  Badminton

Soroti Prolegnas 2020-2024, Formappi Nilai DPR Era Puan Maharani Tak Punya Visi Politik Legislasi

Soroti Prolegnas 2020-2024, Formappi Nilai DPR Era Puan Maharani Tak Punya Visi Politik Legislasi
Jum'at, 20 Desember 2019 19:03 WIB
JAKARTA - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menyoroti RUU dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas tahun 2020.

Menurut dia, jika menilik daftar RUU dalam Prolegnas dapat dibaca bahwa DPR RI di bawah kepemimpinan Puan Maharani tidak memiliki visi dalam menjalankan politik legislasi.

"Mengangkat RUU yang sudah jelas di periode lalu tidak diapa-apain. RUU Larangan Minuman Beralkohol sudah sejak 2015. Itu sudah selesai dibahas. Tapi sampai akhir periode tidak dibawa ke paripurna," kata dia dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (19/12).

"Jadi dari sisi RUU yang masuk Prolegnas Prioritas beberapa sulit dipertanggungjawabkan urgensinya. Jadi kemudian hanya memenuhi daftar saja," imbuhnya.

Selain itu, banyaknya RUU yang masuk dalam Prolegnas 2020-2024 juga menunjukkan bahwa DPR belum memiliki semangat atau pemahaman terhadap omnibus law. Omnibus law, jelas dia memiliki semangat untuk menyederhanakan perundang-undangan.

Dalam pandangan Lucius, semangat tersebut tidak terlihat dalam penyusunan Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 maupun Prolegnas Prioritas 2020.

"Dengan semangat omnibus law ini, Prolegnas Jangka Menengah maupun Prolegnas Prioritas itu kemudian tidak muncul dengan begitu banyaknya RUU baru," ungkapnya.

"Itu kemudian sangat mungkin banyak RUU yang dibahas DPR justru bisa digabungkan dalam satu RUU saja kalau menggunakan omnibus law. Jadi kelihatan tidak punya visi politik legislasi DPR mau dibawa ke mana," tandasnya.***

Editor:Muslikhin Effendy
Sumber:Merdeka.com
Kategori:Badminton, Olympic, Voli, Metropolitan, DKI Jakarta
wwwwww