Refleksi Akhir Tahun, LaNyalla: DPD Mesti Kian Optimal sebagai Katalisator Pembangunan

Refleksi Akhir Tahun, LaNyalla: DPD Mesti Kian Optimal sebagai Katalisator Pembangunan
Ketua DPD RI, LaNyalla M Mattalitti saat membuka acara refleksi Akhir tahun DPD RI. (GoNews.co)
Minggu, 22 Desember 2019 21:40 WIB
Penulis: Muhammad Dzulfiqar
SURABAYA Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan pentingnya optimasi peran DPD sebagai katalisator pembangunan daerah. Hal itu Ia sampaikan dalam Refleksi Akhir Tahun 2019 DPD RI yang digelar di Shangri-la Hotel, Surabaya, Minggu (22/12/2019).

"Wajah Indonesia adalah wajah dari 34 provinsi kita. Jika Daerah maju dan berdaya saing, maka Indonesia juga akan maju dan berdaya saing," kata LaNyalla.

Sebagaimana peran DPD itu, Ia meminta seluruh Senator yang ada untuk aktif membawa permasalahan di daerahnya masing-masing ke Senayan. Ia memastikan, "kita (DPD RI, red) akan bantu mencarikan solusinya. Karena disitulah sejatinya peran DPD sebagai wakil daerah,".

Sepanjang 2019, LaNyalla mengungkapkan, DPD RI telah menghasilkan 39 keputusan yang terdiri dari; 5 Rancangan Undang-Undang, 2 Pandangan Pendapat, 4 Pertimbangan, 19 Hasil Pengawasan, 3 Rekomendasi, 5 Pertimbangan terkait anggaran, dan 1 Usulan Prolegnas. RUU Kepulauan yang menjadi inisiatif DPD, diharap bisa disahkan pada 2020.

"Ke depan, fungsi legislasi DPD harus diprioritaskan," kata LaNyalla.

Dalam rangka optimasi peran untuk lebih berdaya guna bagi daerah juga, kata Lanyalla, DPD tengah berupaya meningkatkan sinergi antara pusat dengan daerah. Penting bagi DPD untuk memastikan, "semua paket kebijakan ekonomi pemerintah dapat terlaksana di lapangan,".

Hal itu, dijelaskan LaNyalla sebagai upaya DPD untuk menjaga daerah agar tetap survive di tengah tren pelambatan ekonomi. Untuk itu juga, DPD RI, menjalin kerjasama dengan Kamar Dagang Industri (KADIN).

Asistensi, Supervisi, Fasilitasi dan Mediasi di daerah, disebut LaNyalla sebagai ruang lingkup peran DPD agar kebijakan ekonomi pemerintah dapat dirasakan manfaatnya di daerah.

"Adalah kewenangan DPD RI untuk melakukan review dan harmonisasi terhadap Raperda dan Perda. Karena fakta di lapangan, ada Perda yang justru menjadi penghambat percepatan pembangunan daerah, atau memicu ekonomi biaya tinggi bagi pelaku usaha," ungkapnya.

Hal lain yang disampaikan LaNyalla dalam Refleksi Akhir Tahun 2019 DPD RI adalah, panjatan syukur karena Pemilu 2019 yang telah usai-yang sempat diwarnai polarisasi yang tajam, di berbagai daerah di Indonesia berhasil dilalui dengan tetap menjaga persatuan kebangsaan.

Selaku pimpinan DPD RI, Lanyalla berharap agar DPD juga terus menjadi "perekat kebangsaan,".***

Editor:Muslikhin Effendy
Kategori:GoNews Group, Peristiwa, Pemerintahan, Politik, Jawa Timur

wwwwww