Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Mencetak Pecatur Tangguh Butuh Dana Besar, Eka Putra Wirya: Terima Kasih PT Pertamina dan Bank Mandiri
Olahraga
22 jam yang lalu
Mencetak Pecatur Tangguh Butuh Dana Besar, Eka Putra Wirya: Terima Kasih PT Pertamina dan Bank Mandiri
2
Inara Rusli dan Virgoun Berdamai demi Anak
Umum
19 jam yang lalu
Inara Rusli dan Virgoun Berdamai demi Anak
3
Alyssa Soebandono dan Dude Harlino Sambut Kelahiran Buah Hati
Umum
19 jam yang lalu
Alyssa Soebandono dan Dude Harlino Sambut Kelahiran Buah Hati
4
Mauricio Souza Sebut Permainan Madura United FC Berkembang
Olahraga
19 jam yang lalu
Mauricio Souza Sebut Permainan Madura United FC Berkembang
5
Iqbaal Ramadhan Berbagi Karya dan Kegiatan Terbaru Lewat Saluran WhatsApp Khusus
Umum
19 jam yang lalu
Iqbaal Ramadhan Berbagi Karya dan Kegiatan Terbaru Lewat Saluran WhatsApp Khusus
6
Pesta Mewah Victoria Beckham Rayakan Ultah ke-50
Umum
19 jam yang lalu
Pesta Mewah Victoria Beckham Rayakan Ultah ke-50
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Gagal Ungkap Kasus Novel, ICW: Tito Karnavian Tak Layak jadi Menteri

Gagal Ungkap Kasus Novel, ICW: Tito Karnavian Tak Layak jadi Menteri
Senin, 30 Desember 2019 11:53 WIB
JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai Tito Karnavian tak layak menjadi menteri dalam negeri alias Mendagri. ICW menganggap Tito mempunyai catatan buruk dalam menegakkan hukum terhadap pegiat antikorupsi. Salah satunya gagal mengungkap kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan.

"Pak Tito Karnavian sebagai Mendagri, beliau kami ketahui sampai akhir masa jabatan belum juga menyelesaikan pekerjaan rumah terkait kasus Novel Baswedan," kata Kurnia dalam konferensi pers catatan akhir tahun 2019 di Kantor ICW, Jakarta Selatan, Minggu (29/12).

Selain Tito, kata Kurnia, Jokowi juga menunjuk Yasonna Laoly sebagai menteri hukum dan HAM alias Menkumham. Menurut ICW, Yasonna terang-terangan memiliki rekam jejak buruk dalam pemberantasan korupsi.

"Yasonna terlibat aktif dalam memuluskan jalan revisi UU KPK. Namanya juga tersangkut dalam dakwaan KPK atas perkara megakorupsi e-KTP," jelas dia.

Kurnia juga menilai Yasonna terafiliasi dengan PDI Perjuangan. Menurutnya sebaiknya jabatan strategis seperti Menkumham diisi figur nonparpol. Selain itu, Kurnia juga mengkritisi Jaksa Agung ST Burhanuddin.

"Kami nilai, setiap sektor-sektor penegakan hukum tidak elok diisi oleh orang yang bergabung dalam parpol. Dan juga ada Jaksa Agung, yang dia masih punya kekerabatan dengan orang yang berada di parpol, PDIP," katanya.***

Editor:Muslikhin Effendy
Sumber:Gelora.co
Kategori:GoNews Group, Umum, Peristiwa, Hukum, Pemerintahan, DKI Jakarta
wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/