Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Maju Pilkada Bengkalis, Istri Tersangka Korupsi Didukung 4 Partai
Politik
12 jam yang lalu
Maju Pilkada Bengkalis, Istri Tersangka Korupsi Didukung 4 Partai
2
Sebut Santri Tahfidz Qur'an sebagai Calon Teroris, Gus Jazil Minta Denny Siregar Minta Maaf
Politik
17 jam yang lalu
Sebut Santri Tahfidz Quran sebagai Calon Teroris, Gus Jazil Minta Denny Siregar Minta Maaf
3
Bandara Sudah Sediakan Rapid Test, Masyarakat Sudah Bisa Manfaatkan Penerbangan
Politik
16 jam yang lalu
Bandara Sudah Sediakan Rapid Test, Masyarakat Sudah Bisa Manfaatkan Penerbangan
4
Viral Pegawai Starbucks Intip Payudara Pelanggan Lewat CCTV
Peristiwa
16 jam yang lalu
Viral Pegawai Starbucks Intip Payudara Pelanggan Lewat CCTV
5
Kualitas Sinyal Operator Buruk saat Pandemi, DPR Panggil Telkomsel, Indosat dan XL Axiata
Politik
16 jam yang lalu
Kualitas Sinyal Operator Buruk saat Pandemi, DPR Panggil Telkomsel, Indosat dan XL Axiata
6
Sebut Rp2,7 Triliun Bukan Angka Kecil, Nasir Djamil: Segera Usut Kasus Pemalsuan Label SNI
Politik
16 jam yang lalu
Sebut Rp2,7 Triliun Bukan Angka Kecil, Nasir Djamil: Segera Usut Kasus Pemalsuan Label SNI
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Gagal Ungkap Kasus Novel, ICW: Tito Karnavian Tak Layak jadi Menteri

Gagal Ungkap Kasus Novel, ICW: Tito Karnavian Tak Layak jadi Menteri
Senin, 30 Desember 2019 11:53 WIB
JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai Tito Karnavian tak layak menjadi menteri dalam negeri alias Mendagri. ICW menganggap Tito mempunyai catatan buruk dalam menegakkan hukum terhadap pegiat antikorupsi. Salah satunya gagal mengungkap kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan.

"Pak Tito Karnavian sebagai Mendagri, beliau kami ketahui sampai akhir masa jabatan belum juga menyelesaikan pekerjaan rumah terkait kasus Novel Baswedan," kata Kurnia dalam konferensi pers catatan akhir tahun 2019 di Kantor ICW, Jakarta Selatan, Minggu (29/12).

Selain Tito, kata Kurnia, Jokowi juga menunjuk Yasonna Laoly sebagai menteri hukum dan HAM alias Menkumham. Menurut ICW, Yasonna terang-terangan memiliki rekam jejak buruk dalam pemberantasan korupsi.

"Yasonna terlibat aktif dalam memuluskan jalan revisi UU KPK. Namanya juga tersangkut dalam dakwaan KPK atas perkara megakorupsi e-KTP," jelas dia.

Kurnia juga menilai Yasonna terafiliasi dengan PDI Perjuangan. Menurutnya sebaiknya jabatan strategis seperti Menkumham diisi figur nonparpol. Selain itu, Kurnia juga mengkritisi Jaksa Agung ST Burhanuddin.

"Kami nilai, setiap sektor-sektor penegakan hukum tidak elok diisi oleh orang yang bergabung dalam parpol. Dan juga ada Jaksa Agung, yang dia masih punya kekerabatan dengan orang yang berada di parpol, PDIP," katanya.***

Editor:Muslikhin Effendy
Sumber:Gelora.co
Kategori:GoNews Group, Umum, Peristiwa, Hukum, Pemerintahan, DKI Jakarta

wwwwww