Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Ubed Akui Waktu Mepet dan Richie Ingin Hasil Terbaik
Badminton
19 jam yang lalu
Ubed Akui Waktu Mepet dan Richie Ingin Hasil Terbaik
2
Asael, Michelelle, dan Miftaqul Masih Berada di Jalur Positif
Olympic
20 jam yang lalu
Asael, Michelelle, dan Miftaqul Masih Berada di Jalur Positif
3
Seragam Kontingen Indonesia Hasil Kolaborasi Sarinah dan Mills Menggandeng Brand Lokal
Olympic
20 jam yang lalu
Seragam Kontingen Indonesia Hasil Kolaborasi Sarinah dan Mills Menggandeng Brand Lokal
4
Senator Dailami: Polri Bersama Masyarakat Jangan Hanya Slogan
Hukum
19 jam yang lalu
Senator Dailami: Polri Bersama Masyarakat Jangan Hanya Slogan
5
BMKG Prakirakan Sebagian Jabodetabek Berpotensi Hujan Ringan pada Sore Hari Ini
Metropolitan
10 jam yang lalu
BMKG Prakirakan Sebagian Jabodetabek Berpotensi Hujan Ringan pada Sore Hari Ini
6
MA Batalkan Suket Gibran, Mulyanto Minta DPR Segera Bentuk Pansus
Nasional
20 jam yang lalu
MA Batalkan Suket Gibran, Mulyanto Minta DPR Segera Bentuk Pansus
Home  /  Berita  /  Badminton

Gagal Ungkap Kasus Novel, ICW: Tito Karnavian Tak Layak jadi Menteri

Gagal Ungkap Kasus Novel, ICW: Tito Karnavian Tak Layak jadi Menteri
Senin, 30 Desember 2019 11:53 WIB
JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai Tito Karnavian tak layak menjadi menteri dalam negeri alias Mendagri. ICW menganggap Tito mempunyai catatan buruk dalam menegakkan hukum terhadap pegiat antikorupsi. Salah satunya gagal mengungkap kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan.

"Pak Tito Karnavian sebagai Mendagri, beliau kami ketahui sampai akhir masa jabatan belum juga menyelesaikan pekerjaan rumah terkait kasus Novel Baswedan," kata Kurnia dalam konferensi pers catatan akhir tahun 2019 di Kantor ICW, Jakarta Selatan, Minggu (29/12).

Selain Tito, kata Kurnia, Jokowi juga menunjuk Yasonna Laoly sebagai menteri hukum dan HAM alias Menkumham. Menurut ICW, Yasonna terang-terangan memiliki rekam jejak buruk dalam pemberantasan korupsi.

"Yasonna terlibat aktif dalam memuluskan jalan revisi UU KPK. Namanya juga tersangkut dalam dakwaan KPK atas perkara megakorupsi e-KTP," jelas dia.

Kurnia juga menilai Yasonna terafiliasi dengan PDI Perjuangan. Menurutnya sebaiknya jabatan strategis seperti Menkumham diisi figur nonparpol. Selain itu, Kurnia juga mengkritisi Jaksa Agung ST Burhanuddin.

"Kami nilai, setiap sektor-sektor penegakan hukum tidak elok diisi oleh orang yang bergabung dalam parpol. Dan juga ada Jaksa Agung, yang dia masih punya kekerabatan dengan orang yang berada di parpol, PDIP," katanya.***

Editor:Muslikhin Effendy
Sumber:Gelora.co
Kategori:Badminton, PON, Olympic, Beladiri, Voli, DKI Jakarta
wwwwww